Infografis
Suara.com - Polda Papua menyebut bahwa tidak terjadi pengungsian di Kabupaten Intan Jaya, Papua, pasca-kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua.
"Tidak ada pengungsian di Intan Jaya pasca-kekerasan yang dilakukan oleh kelompok KKB, masyarakat hanya mengamankan diri sementara di gereja," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M. Kamal melalui keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).
Menurut Kamal, aparat Polres dan Pemda setempat langsung merespons serta memberikan bantuan bahan makanan kepada masyarakat yang mengamankan diri.
"Kapolres Intan Jaya dan Bapak Bupati memberikan bantuan bahan makanan serta aparat TNI-Polri juga dikerahkan untuk melakukan pengamanan kepada masyarakat setempat. Saat ini, masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing," tuturnya sebagaimana dilansir Antara.
Baca Juga: Selain 2 Polisi, Oknum TNI AD Ikut Jual Senpi ke Kelompok Bersenjata Papua
Hal ini dilakukan warga menyusul terjadinya kekerasan KKB terhadap warga sipil dan TNI-Polri.
Sementara aparat gabungan TNI-Polri masih mengejar KKB yang melakukan kekerasan terhadap warga. Patroli rutin juga dilaksanakan setiap harinya guna menjamin keamanan masyarakat di Intan Jaya.
Hingga saat ini, Polda Papua memfokuskan keamanan dan pemantauan kelompok KKB di tiga wilayah di Papua, yaitu Nduga, Puncak Ilaga dan termasuk Intan Jaya.
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan tiga polres saat ini masuk dalam daerah merah terkait gangguan KKB.
"Saat ini ada tiga polres yang wilayahnya menjadi perhatian dan masuk dalam daerah merah karena tingginya aktivitas KKB, yakni Polres Puncak, Polres Intan Jaya, dan Polres Nduga," kata Irjen Waterpauw.
Baca Juga: Tak Dapat Sponsor, Tim Sepak Bola Putri Kalteng Galang Dana ke Jalan
Ia mengatakan karena masuk kategori merah maka pihaknya berharap kapolres yang baru dilantik di tiga polres itu segera beradaptasi dan melakukan konsolidasi serta bersilaturahim dengan para tokoh yang ada di wilayah tersebut.
"Manfaatkan peran tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemda setempat agar dapat menangani keberadaan KKB mengingat sejumlah kabupaten di Papua pernah mengalami hal serupa namun kini sudah berhasil mengatasinya," katanya.
Menurut dia, sudah ada beberapa wilayah di Papua yang berhasil meredam gangguan KKB dengan melibatkan mereka dalam pembangunan di daerah setempat.
