Infografis
Suara.com - Kedutaan Besar Indonesia di Yangon, Myanmar menjadi sasaran aksi demonstrasi yang menyerukan penolakan usulan pemilu baru di negara yang saat ini dikuasai militer tersebut.
Hin Zaw, jurnalis Al Jazeera dan mantan koresponden Reuters di Myanmar, mengunggah sejumlah foto di media sosial Twitter yang menunjukkan aksi protes di depan Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar.
"Protes berlangsung di Kedubes Indonesia di Yangon pagi ini menyusul laporan yang muncul bahwa negara (RI) tengah membujuk negara ASEAN lain untuk mendukung pemilu baru yang diserukan junta militer ilegal," tulis Hnin Zaw.
Di postingan tersebut memperlihatkan kedubes RI di Yangon dikepung warga lokal yang membawa beragam slogan berbahasa Myanmar.
Baca Juga: Protes Online, Hacker Myanmar Retas Situs Pemerintah yang Dikelola Militer
Salah satu foto memperlihatkan foto Aung San Suu Kyi dan bertuliskan "Tolong Selamatkan Pemimpin, Masa Depan, Harapan Kami"
Di samping foto tersebut terdapat sebuah slogan dalam bahasa Inggris yang diartikan "Kami tidak membutuhkan pemilihan lagi #Respectourvote"
Sekelompok warga lokal yang memakai masker dan topi juga membawa slogan yang berbunyi "Kami sudah memiliki pemerintahan pilihan kami"
Di depan Kedutaan, tampak petugas polisi berjaga dan pagar kawat sudah dipasang untuk mengamankan lokasi dari para demonstran.
Aksi protes tersebut terjadi setelah berita yang dirilis oleh Reuters pada Senin (21/2), menyebutkan jika Indonesia mendukung adanya pemilu baru.
Baca Juga: Warga Myanmar Lakukan Unjuk Rasa Anti-Kudeta Rezim Militer Terbesarnya
Setelah berita tersebut beredar, Kementerian Luar Negeri membantah jika Indonesia mendukung rencana militer Myanmar untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru, setelah kudeta terhadap pemerintahan sipil negara itu pada 1 Februari.
"Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia," kata juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah, merujuk pada rencana aksi pemilu baru yang diberitakan Reuters tengah didorong oleh Indonesia untuk disetujui oleh negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Sebaliknya, Faizasyah menegaskan, Menlu Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu ASEAN untuk membahas krisis politik di Myanmar.
Pertemuan tersebut telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, awal Februari lalu.
Untuk itu, dalam sepekan terakhir Menlu RI telah berkunjung ke Brunei Darussalam dan Singapura, dan akan dilanjutkan ke Thailand dalam waktu dekat guna berkonsultasi tentang peran ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik Myanmar.
"Yang ingin kita garisbawahi adalah bagaimana kita menemukan satu solusi damai di Myanmar yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif, yang melibatkan semua pihak," kata Faizasyah.
Terkait unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Faizasyah menjelaskan bahwa sejauh ini aksi tersebut berlangsung damai dan tanpa kekerasan.
