Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku telah membentuk dua tim untuk membahas muatan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Nantinya, masyarakat dari beragam elemen bakal diajak untuk memberikan masukan terkait pasal yang sekiranya harus direvisi.
"Tim ini akan mengundang pakar, akan mendengar PWI, akan mendengar semua ahli akan didengar, LSM gerakan prodemokrasi akan didengar untuk mendiskusikan benar ndak bahwa ini perlu revisi," kata Mahfud dalam sebuah video yang dikutip Suara.com, Jumat (19/2/2021).
Masukan dari para elemen masyarakat tersebut akan diterima oleh tim yang bertugas sebagai perencana revisi UU ITE.
"Karena kan ada gugatan bahwa katanya udang-undang ini mengandung pasal karet, diskriminatif membahayakan demokrasi. Nah, presiden mengatakan silakan didiskusikan kemungkinan revisi itu," sebutnya.
Baca Juga: Usman Hamid Anggap Revisi UU ITE Bisa Perketat Kepolisian Seleksi Laporan
Sementara tim lainnya bertugas untuk membuat interpretasi teknis dan memuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang selama ini dianggap masyarakat sebagai pasal karet.
"Itu nanti akan dilakukan oleh Menkominfo pak Johnny G Plate nanti bersama timnya tetapi juga bergabung dengan kementerian lain di bawah koordinasi Kemenkopolhukam untuk masalah itu," ujarnya.
Meski pemerintah telah menyimpulkan kalau UU ITE harus direvisi ke depannya, mereka harus tetap mendiskusikannya terlebih dahulu dengan DPR RI. Pasalnya, di saja juga masih terdapat pro dan kontra soal adanya revisi.
"Negara ini kalau tidak punya undang-undang begitu bagaimana kalau orang mencaci maki lewat medsos? Bagaimana kalau orang memfitnah dan membuat cerita bohong yang membahayakan?," ungkapnya.
"Atau membuat konten konten pornografi tetapi tidak dibuat langsung melainkan medsos itu, apakah itu akan dihapus atau ketentuan yang seperti itu. Nah kita akan diskusi."
Baca Juga: Jokowi Mau Revisi UU ITE, Istana: Demokrasi Tanpa Kritik Seperti Kuburan
