Infografis
Suara.com - Mantan tahanan politik Papua, Ambrosius Mulait meminta adanya gencatan senjata yang dilakukan pemerintah dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Menurutnya, pendekatan militeristik tidak lagi relevan dan malah menimbulkan korban tak bersalah yakni para warga sipil.
"Pendekatan milisteristik tidak relevan lagi pemerintah segera lakukan gencatan senjata sebagai jalan damai di tanah Papua," kata Ambrosius kepada Suara.com, Jumat (19/2/2021).
Ambrosius lantas mengungkapkan kalau kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua selalu dominan dengan politis praktis tanpa memikirkan dampak terhadap rakyat Papua.
Baca Juga: Mudahkan Vaksinasi Covid di Zona Konflik, Inggris Serukan Gencatan Senjata
Menurutnya, kebijakan otonomi khusus maupun Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi pelajaran penting bagi pejabat kalau dua kebijakan itu tidak mendesak bagi rakyat Papua.
"Rakyat Papua hanya butuh hidup yang aman di negerinya," ujarnya.
![Mantan tahanan politik Papua Ambrosius Mulait [Suara.com/Ria Rizki]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/11/02/31071-mantan-tahanan-politik-papua-ambrosius-mulait.jpg)
Kebijakan Jakarta terhadap Papua selalu dominan politis praktis, tanpa memikirkan dampak terhadap rakyat Papua. Kebijakan Otonomi khusus maupun DOB menjadi pelajaran Penting bagi Pejabat bahwa keduanya tidak mendesak bagi rakyat Papua. Rakyat papua butu hidup yang aman di negerinya.
Ambrosius menuturkan kalau selama ini warga asli Papua kerap tidak tenang menjalani hidup karena tidak sedikit dari mereka yang tewas di tangan aparat TNI tetapi disebut sebagai bagian dari TPNPB untuk menghilangkan tuduhan pelanggaran HAM.
Kasus terakhir, di mana tiga warga sipil ditembak dan dianiaya anggota TNI juga disebutkan sebagai anggota TPNPB. Ambrosius menegaskan kalau mereka sama sekali tidak terlibat dengan organisasi itu tetapi malah mendapatkan penganiyaan hingga meninggal dunia.
Baca Juga: Sejarah Politik dan Kekacauan Ekonomi di Hungaria Tahun 1956
Lebih jauh, ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencari solusi secara konfrehensif atas masalah Papua.
"Hari ini rakyat Intan Jaya membutukan pertolongan dari semua pihak. Situasi mendesak di Intan Jaya dan Nduga, Papua," tuturnya.
Ia menyebut kalau Gubernur Papua hingga pihak DPRP Papua malah berdiam diri tanpa memberikan solusi. Padahal menurutnya ada sekitar 1.000 rakyat Intan Jaya yang mengungsi dari empat kampung yang ada di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mereka mengungsi di Kompleks Pastoran Gereja Katolik Santo Mikael Bilogai.
"Hentikan pengiriman aparat yang berlebihan ke Papua, pemerintah harus mengubah pendekatan dialogis karena kekerasan tidak menyelesaikan masalah justru menyimpan kebencian dan tidak ada yang patut dibanggakan dari tragedi saling membunuh," pintanya.
"Kami sepakat bahwa kekerasan tidak bisa menghasilkan kedamaian baiknya mengedepankan gencatan senjata, dari pada bicara sana sini tapi hasil tetap tidak berubah, maka setiap peristiwa terus terjadi karena Pemerintah tidak serius."
