Infografis
Suara.com - Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meminta lembaga antirasuah mempertimbangkan usulan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej yang sepatutnya eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo layak dituntut hukuman mati.
"Menurut saya apa yang disampaikan itu perlu dipertimbangkan oleh KPK ya, untuk memberikan tuntutan hukuman mati kepada kedua orang ini," kata Abraham dikonfirmasi, Kamis (18/2/2021).
Samad menilai, bahwa Edhy dan Juliari dapat dihukum berat karena melakukan korupsi di tengah masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Sepatutnya, kedua orang itu sebagai perwakilan pemerintah membantu menyelesaikan masalah. Bukan, memanfaatkan situasi ini melakukan korupsi.
Maka itu, apa yang disampaikan Edward menurut Abraham Samad sebagai efek jera kepada para koruptor yang ingin melakukan korupsi ditengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: KPK Dalami Sewa Apartemen Oleh Sespri Edhy Prabowo dari Duit Korupsi
"Hukuman mati itu kan memberi efek jera ya. Sehingga orang tidak akan berani lagi melakukan tindakan-tindakan merugikan banyak pihak," ucap Abraham.
Sebelumnya, Edward Omar Sharif Hiariej menyebut Juliari P. Batubara dan Edhy layak dituntut hukuman mati.
"Bagi saya kedua mantan menteri ini (Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara), melakukan perbuatan korupsi dan kemudian kena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU tindak pidana pemberantasan korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati," kata Edward.
Edward kemudian memberikan dua alasan Edhy Prabowo dan Juliari layak dihukum mati. Pertama, keduanya melakukan tindak kejahatan korupsi di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Alasan kedua, mereka melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai menteri.
Baca Juga: Takut Disadap, Sekretaris Staf Khusus Edhy Prabowo Buang iPhone X
"Jadi, dua hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam dengan pasal 2 ayat 2 Tindak Pidana Korupsi," tegas Edward.
Untuk diketahui, Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Ia dijerat dalam kasus suap izin ekspor benih Lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020.
Edhy dalam perkara ini diduga menerima suap mencapai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat. Uang itu sebagian diduga digunakan Edhy bersama istrinya untuk berbelanja tas hermes, sepeda, hingga jam rolex di Amerika Serikat.
Sedangkan Juliari Batubara ditangkap Tim Satgas KPK pada Sabtu (5/12/2020). Ia dijerat dalam kasus korupsi penyaluran bantuan sosial penanganan covid-19 paket Sembako Se-Jabodetabek di Kementerian Sosial Tahun 2020.
Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos. Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.
Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.
