Suara.com - Mujahidin, Rekan Fredrich Yunadi duduk di kursi persidangan dalam sidang gugatan terhadap Setya Novanto (Setnov) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2021) petang. Dalam kesaksiannya, dia menyatakan jika harga yang dipatok Fredrich terhadap Setnov merupakan harga paling murah.
Mujahidin mengatakan Fredrich biasa mematok harga hingga Rp 5 miliar per-surat kuasa. Bahkan, disebutkan jika Fredrich bisa mematok harga lebih dari itu.
"Sepengetahuan saya yang pernah menangani kasus bareng, pak Fredrich feenya ada Rp 5 M persurat kuasa, (harganya) bervariasi, dan dengan Pak Setnov yang paling murah saya rasa, yang lain di atas Rp 5 miliar," kata Mujahidin di ruang sidang utama.
Dalam penanganan perkara tersebut, Fredrich meminta bayaran sebesar Rp 3 miliar per satu surat kuasa.
Namun, kesepakatan antara Setnov dan Fredrich bertemu di angka Rp2 miliar. Total, ada 10 surat kuasa yang dikeluarkan dalam persoalan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setnov.
"Awalnya minta Rp 3 miliar per satu kasus tapi terakhir akhirnya diputuskan Rp2 M per satu surat kuasa. Satu surat kuasa satu permasalahan," ungkap Mujahidin.
Mujahidin mengatakan, Setnov baru membayar upah sebesar Rp 1 miliar. Oleh Fredrich, Mujahidin diberi mandat untuk menagih sisa pembayaran kepada mantan Ketua DPR RI tersebut.
Semula, Fredrich meminta agar Mujahidin menagih Rp 9 miliar pada Setnov. Karena penanganan perkara tidak sampai selesai, dia menyarankan Fredrich menurunkan nominal ke angka Rp 5 miliar.
"Saya disuruh nagih awalnya Rp 9 miliar tapi kan ini perkara tidak sampai tuntas, makanya saya bilang ke Pak Yunadi, saya ajuin Rp5 miliar saja lah," kata dia.
Baca Juga: Pasang Badan buat Setnov, Rekan Fredrich: Sampai Sekarang Belum Dibayar
Mujahidin mengatakan, pihak yang kemudian melakukan penagihan adalah anak buahnya. Namun, usaha penagihan tersebut tak kunjung membuahkan hasil.