KPK Minta Gubernur Kaltara Zainal Arifin Jangan Korupsi

Selasa, 16 Februari 2021 | 16:28 WIB
KPK Minta Gubernur Kaltara Zainal Arifin Jangan Korupsi
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang di Gedung KPK. (Suara.com/Welly Hidayat)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang usai bertemu lima pimpin KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/2/2021). Zainal baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, pada Senin (15/2) kemarin.

Tujuan kedatangan Zainal untuk meminta masukan dalam pencegahan Korupsi didaerahnya. Dalam pertemuan itu hadir Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar.

"Pimpinan KPK memberikan wejangan, arahan-arahan mengenai rambu-rambu untuk pencegahan korupsi," kata Zainal di lobi gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain itu Zainal juga diminta untuk memperhatikan jangan sampai adanya masalah konflik kepentingan yang merugikan keuangan negara. Sehingga, merugikan masyarakat di derahnya.

Baca Juga: Bupati Juarsah Bagikan Video Jadi Tersangka KPK, Warganet: Minta Dukungan?

"Supaya tidak ada pembiaran terjadinya korupsi," ucap Zainal.

Dalam pertemuan itu pimpinan KPK yang hadir juga mengingatkan kepada Zainal untuk memenuhi janji-janjinya selama kampanye.

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding meminta Zainal memperhatikan empat aspek. Yakni terkait pembangunan aparatur pemerintahan yang baik; Kualitas pelayanan publik; Peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan Komitmen antikorupsi yang diwujudkan dalam program-program pembangunan di Kalimantan Utara.

"KPK juga mengingatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap memegang teguh integritas, tertib administrasi, dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," ucap Ipi.

Apalagi, kata Ipi, mengingat kepala daerah tengah menghadapi tantangan yang lebih berat di masa pandemi. Maka itu, KPK bakal terus mengingatkan seluruh kepala daerah agar transparan dalam penggunaan uang anggaran.

Baca Juga: Kasus Asabri, Jimmy Sutopo Tersangka Baru Kejagung Dioper ke Rutan KPK

"Pesan ini juga itu untuk memastikan program-progran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel," tutup Ipi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI