Contoh Pasal Karet UU ITE yang Perlu Diketahui

Pasal ini dianggap sebagai Pasal Karet karena semua orang bisa masuk melaporkan, sehingga sekarang sudah ada satu profesi yaitu tukang lapor. Pasal 27 UU ITE bahkan lebih berat hukumannya dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

UU ITE Dianggap Bersifat Multitafsir

Dari berbagai kritik terhadap UU ITE, tampak bahwa Undang-Undang ini dalam beberapa hal masih dianggap kurang menjamin kepastian hukum. Beberapa perumusan bersifat multitafsir (karet) sehingga dapat mengganggu kebebasan berekspresi (opini, kritik) di era demokrasi melalui Facebook, Twitter, Youtube, messenger (SMS, Whatsapp, dan juga BBM). 

Selain itu, UU ITE cenderung memicu perselisihan warga masyarakat yang dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat. Beberapa Pasal dianggap merupakan duplikasi dari aturan KUHP.

Selanjutnya, ada kesan UU ITE di satu pihak mengandung unsur perlindungan, tetapi juga mengandung ancaman dan juga mengakibatkan keresahan. 

Itulah salah satu contoh Pasal Karet UU ITE yang perlu diketahui. Substansi UU ITE memang perlu diperbaiki. Hal ini karena, beberapa diksi dalam Pasal UU ITE menjadi Pasal Karet. Di antaranya adalah diksi golongan, diksi pencemaran, dan kesusilaan. 

Kontributor : Rishna Maulina Pratama