Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha mengklaim partainya setuju soal Presiden Joko Widodo meminta DPR mempertimbangkan merevisi UU ITE.
Menurutnya, rencana revisi UU ITE juga sekaligus menjawab pertanyaan Jusuf Kalla (JK) soal bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa ditangkap polisi.
"Kami tentu sangat setuju atas gagasan presiden Jokowi untuk kembali merevisi UU tersebut sekaligus untuk menjawab pertanyaan Pak JK (Jusuf Kalla) tentang bagaimana menyampaikan kritik agar tidak dipanggil polisi," kata Tamliha kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).
Menurutnya, langkah Jokowi tersebut perlu disambut hangat. Pasalnya, ia menilai permintaan untuk merevisi UU ITE tersebut merupakan langkah maju.
"Ide dan gagasan Presiden Jokowi tersebut kita sambut hangat bagi kehidupan demokrasi yang lebih baik," ungkapnya.
Di sisi lain, Tamliha mengatakan, upaya DPR dan pemerintah merevisi UU ITE pada 2016 silam dirasa belum maksimal. Sebab, revisi hanya berfokus pada masa penahanan, sehingga masih terdapat pasal karet.
"Maka memang berakibat masih terdapat beberapa pasal karet yang perlu direvisi lagi. UU Nomor 19 tahun 2016 hasil revisi tersebut pun seperti kami duga sebelumnya menjadi masalah bagi kebebasan mengemukakan pendapat melalui transaksi elektronik," tandasnya.
Revisi UU ITE
Jokowi sebelumnya mengatakan semangat awal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun Jokowi meminta agar implementasi terhadap undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.
Baca Juga: Mau Direvisi ke DPR, Jokowi Minta Pasal-pasal Karet UU ITE Dihapus
Kepala Negara kemudian meminta pada Kapolri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.
