Infografis
Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan apa yang menjadi pertanyaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang bagaimama cara mengkritik pemerintah adalah hal yang benar. Namun ia menyayangkan jika pertanyaan JK justru berbalik mendapat serangan dari buzzer.
Pasalnya kata Hendrawan masyarakat memang sudah seharusnya tahu sekaligus diedukasi sehingga memiliki literasi bagaimana cara mengkritik. Terutuma dalam menyampaikan kritik yang jujur dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Sebagai orang yang sudah pernah lama di pemerintahan, Pak JK paham betul akan manfaat kritik yang konstruktif, tetapi juga jengkel bagaimana niat baik diputarbalikkan menjadi fitnah dan kebohongan," kata Hendrawan dihubungi Suara.com, Selasa (16/2/2021).
JK sebelumnya berpendapat bahwa tindakan buzzer pendukung Presiden Jokowi justru bertentangan dengan keinginan Jokowi. Di satu sisi Jokowi ingin masyarakat mengkritik pemerintah tetapi di sisi lain, kritikan masyarakat malah diserah oleh buzzer.
Baca Juga: Ramai Soal Jasa Buzzer, Ini Tarif Jika Ingin Trending di Twitter
Menanggapi itu, Hendrawan mengatakan tindakan buzzer memang kerap salah sasaran. Buzzer justru menyerang pihak-pihak yang memang melakukan kritik dengan benar. Menurut Hendrawan apa yang disuarakan buzzer melalui media sosial juga keliru.
"Buzzer ini sering salah sasaran atau salah tembak. Mereka mendengungkan hal-hal yang keliru. Jangan sampai kritik yang jujur dan objektif disergap dengan kalap. Bila pasukan buzzer benar-benar dikelola tim khusus maka manajer tim tersebut harus dididik supaya paham situasi dan melek peradaban," kata Hendrawan.
Hendrawan sendiri mengaku pernah mendapat serangan buzzer. Hal itu ia sampaikan menjawab apakah ada kemungkinan buzzer yang menyerang pengkritik merupakan buzzer yang dikelola pemerintah.
"Buzzer pemerintah? Ini yang perlu diteliti. Setahu saya ada yang pro dan kontra pemerintah. Saat proses UU Cipta Kerja, saya diserang buzzer yang anti pemerintah. Industri dan pasar buzzer harus diteliti dan dipetakan," ujarnya.
JK Diserang Buzzer
Baca Juga: Diserang Buzzer Soal Kritik Pemerintah, Ini Kata Jusuf Kalla
JK meminta kepada pendukung Presiden Jokowi untuk mengikuti tuannya yang membuka diri terhadap kritik.
Hal itu disampaikannya usai menerima beragam tanggapan buntut pertanyaannya soal mengajukan kritik tanpa harus dipanggil polisi.
JK sempat bingung ketika mengajukan pertanyaan tersebut malah mendapatkan serangan dari para buzzer. Padahal menurutnya pertanyaannya tersebut diajukan untuk mengetahui bagaimana cara melayangkan kritik tanpa dipermasalahkan.
"Sekarang presiden sendiri yang membuka peluang untuk kritik itu dan itu bagus sekali. Tapi caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat," kata JK dalam sebuah video yang dikutip Suara.com, Senin (15/2/2021).
"Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan? Nah, dari situ bisa lihat karakter mereka yang mempersoalkan pertanyaan tersebut itu artinya mereka antikritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer-buzzer itu," sambungnya.
Lebih lanjut, JK menerangkan kalau pertanyaan yang diajukannya tersebut mewakili kegelisahan masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri. Ia pun berpesan kepada sejumlah pihak untuk tidak terlalu reaktif atas pertanyaannya. Menurutnya, sebuah kritik itu menjadi sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan.
"Apabila pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing dan apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan dan itu wajar, bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi?," tanyanya.
"Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda-beda terutama buzzer-buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkritik."
Tanya Kritik Tanpa Laporan Polisi
Sebelumnya, JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini. Menurut dia, perlu adanya keseimbangan atau check and balance dalam menjalankan demokrasi, salah satunya ialah dengan hadirnya kritik.
Namun yang terjadi seringkali pihak yang melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap kali berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian.
Hal tersebut menjadi kontra atas pernyataan Jokowi yang mempersilakan siapapun untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2/2021).
