Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, mengaku akan tagih dan kawal pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ke depan pihaknya akan lebih selektif dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus yang berkaitan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
Awalnya Sahroni menyampaikan, apresiasinya terhadap pernyataan Listyo tersebut. Namun, ia menegaskan, ucapan Kapolri tersebut perlu dikawal.
"Ini niat yang baik, namun tentunya akan kami kawal terus pelaksanaannya," kata Sahroni kepada Suara.com, Selasa (16/2/2021).
Ia menilai belakangan ini banyak kritikan dari masyarakat yang berakhir diproses hukum karena dijerat oleh UU ITE. Menurutnya, hal itu harus jadi perhatian, sebab ia tak mau pasal-pasal dalam UU ITE dijadikan senjata untuk membungkam.
Baca Juga: Soal UU ITE, Jokowi Minta Polri Selektif Terima Laporan
"Jadi polisi juga harus sangat berhati-hati dalam menggunakan pasal dalam UU ITE, agar jangan yang terjadi malah pembungkaman atas aspirasi masyarakat," ungkapnya.
Untuk itu, sebagai pimpinan Komisi III yang bermitra dengan Polri, ia akan mengawal ketat dan tagih janji yang telah diucapkan Listyo soal jerat hukum UU ITE.
"Saya akan tagih dan kawal janji Kapolri untuk setop kriminalisasi dengan UU ITE," tandasnya.
Pilih-pilih Usut Kasus UU ITE
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengklaim bahwa ke depan pihaknya akan lebih selektif dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus yang berkaitan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Hal itu dilakukan guna menghindari adanya upaya saling lapor atau kriminalisasi.
Baca Juga: Jokowi Minta Polisi Hati-hati Terjemahkan Pasal UU ITE, Ancam Revisi
Listyo menyampaikan pernyataan itu saat jumpa pers usai melaksanakan Rapat Pimpinan TNI-Polri 2021 di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021). Dia berujar, Polri nantinya akan lebih selektif dan mengedepankan langkah restorative justice terhadap perkara atau kasus UU ITE.
"Masalah Undang-Undang ITE juga menjadi catatan untuk ke depan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice," kata Listyo.
Listyo kemudian menjelaskan, upaya tersebut dilakukan agar pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang kerap dianggap sebagai 'pasal karet' tidak digunakan oleh sejumlah pihak untuk saling lapor. Sehingga, kata dia, kebebasan berpendapat di dunia maya atau media sosial tetap terawat dengan tetap mengedepankan etika.
