Infografis
Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai mantan Ketua PP Muhammadiya Din Syamsuddin bukan penganut paham radikalisme. JK menganggap Din sebagai tokoh yang paling toleran.
Kenal baik akan sosok Din, membuat JK heran ada pihak yang melaporkan ke KASN atas dugaan radikal. Padahal menurutnya, Din merupakan pelopor antar umat beragama di kancah internasional.
"Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya internasional," kata JK dalam sebuah video yang dikutip Suara.com, Senin (15/2/2021).
Kemudian JK menyinggung soal pelaporan Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada KASN. Itu dilakukan GAR ITB lantaran Din kerap melayangkan kritik terhadap pemerintah padahal berstatus sebagai ASN.
Baca Juga: Diserang Buzzer Jokowi Perkara Kritik, Jusuf Kalla Beri Balasan Menohok
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menegaskan kalau Din bukan ASN yang berada di struktur pemerintahan, tetapi fungsional akademisi. Sebagaimana diketahui, Din juga menjadi dosen UIN Syarif Hidayatullah.
"ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintahan itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah, ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah disitulah posisi pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," jelasnya.
JK berpendapat bahwa ASN dengan profesi dosen yang mengkritisi pemerintah bukan hanya Din saja. Tapi masih banyak ASN lainnya yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.
"Ada juga majelis rektor dari seluruh negeri kadang membuat pandangan yang berbeda dari pemerintah dan itu tidak apa-apa. Dosen-dosen universitas katakanlah di UI ada Pak Faisal Basri, dia kan selalu kritik pemerintah itu tidak apa-apa dia professional, dan itu tidak melanggar etika ASN kecuali kalau dia sebagai Dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah," tuturnya.
"Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu."
Baca Juga: Singgung soal Buzzer, JK: Bertanya Saja Tak Boleh, Apalagi Mengkritik
