Infografis
Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), meminta sejumlah pihak tidak salah mengartikan pertanyaannya soal mengajukan kritik tanpa harus dipanggil polisi.
JK menegaskan kalau pertanyaan itu mewakili kegelisahan masyarakat. JK menyebut hanya ingin menyampaikan kegelisahan masyarakat dengan tujuan menemukan solusi.
Ia menilai sebuah kritik itu menjadi poin yang sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan.
"Apabila pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing dan apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan dan itu wajar, bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi," kata JK melalui sebuah video yang dikutip Suara.com, Senin (15/2/2021).
Baca Juga: Penolak Vaksin Tak Dapat Bansos, Lapor Covid-19: Tak Etis, Itu Hak Rakyat!
JK berpendapat kalau dia hanya mengajukan pertanyaan tanpa ada maksud tertentu. Tetapi niat dirinya malah ditanggapi beragam oleh para buzzer.
"Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda-beda terutama buzzer-buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkiritik," ujarnya.
Di sisi lain, JK justru mengapresiasi pertanyaannya ditanggapi pemerintah melalui juru bicara presiden, Fadjroel Rachman. Fadjroel telah menyampaikan cara mengkritik sesuai dengan peraturan perundangan.
Menurut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut, tanggapan seperti yang disampaikan Fadjroel lah yang seharusnya disampaikan.
"Saya berterima kasih sudah dijawab pemerintah melalui Jubir Presiden, saudara Fadjroel dan itu penting sehingga masyarakat apalagi aktivis sudah tau bagaimana caranya mengkritik dengan baik, ini penting karena maksud saya bertanya seperti itu dan itu betul-betul keluar dari hati saya, adalah ingin melihat bagaimana caranya agar pemerintah ini baik dan masyarakat juga baik, jangan disalah artikan dan diberi tafsir yang macam macam," jelasnya.
Baca Juga: JK : Kalau Tidak Ada Jalan Alternatif, Indonesia Ini Akan Jadi Otoriter
Lebih lanjut, JK juga meminta kepada pendukung setia Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk sejalan dengan keinginan panutannya yang ingin dikritik oleh masyarakat.
"Sekarang presiden sendiri yang membuka peluang untuk kritik itu dan itu bagus sekali. Tapi caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat," tuturnya.
"Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan? Nah dari situ bisa lihat karakter mereka yang mempersoalkan pertanyaan tersebut itu artinya mereka anti kritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer-buzzer itu."
Sebelumnya, JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini. Menurut dia, perlu adanya keseimbangan atau check and balance dalam menjalankan demokrasi, salah satunya ialah dengan hadirnya kritik.
Namun yang terjadi seringkali pihak yang melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap kali berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian.
Hal tersebut menjadi kontra atas pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan siapapun untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2/2021).
