Infografis
Suara.com - Diplomat negara-negara Barat di Myanmar memperingatkan junta militer bahwa ‘‘dunia sedang mengawasi‘‘ kekerasan yang terjadi di negara itu. Para jenderal militer juga diperingatkan akan dimintai pertanggungjawaban.
Kedutaan besar negara-negara Barat di Myanmar meminta para pemimpin militer untuk ‘‘menahan diri tidak melakukan kekerasan terhadap demonstran‘‘ dan warga sipil, setelah pasukan keamanan mengerahkan kendaraan lapis baja di beberapa kota pada Minggu (14/02).
Kedutaan besar Uni Eropa (UE), Inggris Raya, Kanada dan 11 negara lainnya mengutuk penangkapan para pemimpin politik Myanmar, kekerasan terhadap jurnalis, dan pemutusan akses internet setelah kudeta pada 1 Februari silam.
"Kami mendukung rakyat Myanmar dalam upaya mereka untuk mendapatkan demokrasi, kebebasan, perdamaian dan kemakmuran. Dunia sedang mengawasi," kata pernyataan itu.
Seorang utusan hak asasi manusia PBB untuk Myanmar mengatakan para jenderal militer akan "dimintai pertanggungjawaban" karena melakukan kekerasan dalam menghadapi protes nasional.
"Seolah-olah para jenderal telah menyatakan perang terhadap rakyat Myanmar," tulis Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, di Twitter.
"Ini adalah tanda-tanda keputusasaan. Perhatian kepada para jenderal: Anda akan dimintai pertanggungjawaban."
Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah kendaraan militer lapis baja mulai terlihat di kota Yangon untuk pertama kalinya sejak kudeta dua pekan lalu.
Kedutaan besar AS di Myanmar mendesak warga Amerika untuk "berlindung di tempat aman‘‘ seiring dengan pergerakan pasukan militer.
Baca Juga: Pantas Gisel Anastasia Kepincut, Ini Fakta Rino Soedarjo Sosok Pengusaha Tampan nan Tajir
"Ada indikasi pergerakan militer di Yangon dan kemungkinan gangguan telekomunikasi sepanjang malam antara jam 1 dini hari hingga 9 pagi." Demikian cuit Kedubes AS di Twitter pada Minggu (14/02) malam.
