Mahfud MD: Pemerintah Tidak Pernah Menganggap Din Syamsuddin Radikal

Sabtu, 13 Februari 2021 | 16:13 WIB
Mahfud MD: Pemerintah Tidak Pernah Menganggap Din Syamsuddin Radikal
Din Syamsuddin. (Suara.com/Lili Handayani)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kalau Din Syamsuddin bukan penganut paham radikalisme. Secara singkat, Mahfud menilai kalau sosok Din adalah pribadi yang kritis.

Sebelumnya, Din selaku Dosen UIN Syarif Hidayatullah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) atas tuduhan radikal. Mahfud pun lantas menyangkal tuduhan tersebut.

"Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Beliau kritis, bukan radikalis," kata Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd pada Sabtu (13/2/2021).

Ketimbang menuding radikal, Mahfud juga mengungkapkan kalau Din menjadi pihak yang mengusung moderasi beragama. Hal tersebut juga sama-sama diusung oleh Pemerintah.

"Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh Pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah 'Darul Ahdi Wassyahadah'."

Sebelumnya sejumlah tokoh angkat bicara terkait tudingan radikal yang disematkan kepada Din. Bahkan tudingan itu berbuntut kepada pelaporan ke KASN.

Contohnya ialah cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, yang menilai pelaporan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) terhadap Prof Din Syamsuddin selaku Dosen UIN Syarif Hidayatullah tidak masuk akal. Azra kemudian meminta GAR ITB untuk menarik laporannya tersebut.

Din Syamsuddin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan radikal.

"Mengimbau agar GAR ITB menarik laporannya," kata Azyumardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/2/2021).

Baca Juga: MUI Marah Din Syamsuddin Dituduh Anggota Kelompok Radikal : Fitnah Keji

Menurut Azyumardi, apabila terdapat konflik kepentingan terkait dengan posisi Din sebagai anggota MWA ITB, maka sebaiknya diselesaikan secara baik-baik di lingkungan almamater-sivitas akademika dengan semangat perguruan tinggi yang berdasarkan obyektivitas dan kolegialitas.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI