Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi belum lama ini membuat pernyataan berisi harapan agar masyarakat semakin aktif mengkritik pemerintah. Namun, pernyataan itu diragukan oleh berbagai pihak, salah satunya pakar telematika Roy Suryo.
Bukan tanpa sebab, Roy Suryo mempertanyakan hal itu karena dia merasa pemerintah selama ini mengerahkan buzzer.
Oleh sebab itu, menurut Roy Suryo, Presiden Jokowi baru bisa memulai merealisasikan pernyataannya apabila para buzzer sudah 'dikurung'.
Hal itu disampaikan Roy Suryo lewat jejaring Twitter miliknya, Jumat (13/2/2021) dengan menyoroti pemberitaan soal Jusuf Kalla yang bertanya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
Baca Juga: Soal Banjir Jakarta, Ade Armando: Gubernur Tak Berkualitas, Cuma Pencitraan
"Ini menarik, mantan Wapres Pak Jusuf Kalla mempertanyakan bagaimana caranya masyarakat bisa mengkritik Presiden Jokowi tanpa dipanggil polisi," tulis Roy Suryo disertai emoji mengacungkan jari jempol, seperti dikutip Suara.com.
"Usulan saya, mungkin yang pertama kandang-kan dulu buzzer yang belum diberi penen itu. Agar tidak liar sendiri-sendiri," imbuhnya.
Perlu diketahui, Juru Bicara atau Jubir Kepresidenan, Fadjroel Rachman sudah angkat bicara soal isu buzzer yang belakangan mencuat keras.
Fadjroel Rachman memastikan, istana tak pernah memelihara atau memakai jasa buzzer untuk melindungi Presiden Jokowi.
Namun, kata Fadjroel Rachman, pihaknya dalam hal ini pemerintah memiliki influencer untuk menyampaikan pesan-pesan baik kepada masyarakat.
Baca Juga: Ucapkan Selamat Imlek, Tengku Zul Dicibir Warganet: Cuma Mau Angpau Aja Kan
Pernyataan Fadjroel Rachman tersebut disorot oleh Roy Suryo yang belakangan pun terbilang aktif mengomentari soal keberadaan buzzer.
Komentar menimpali pernyataan Fadjoel Rachman ditulis Roy Suryo lewat jejaring Twitter @KRMTRoySuryo pada Sabtu (13/2/2021).
"Ini benar-benar lucu. Jubir Presiden menyatakan bahwa pemerintah tidak punya buzzer. Sontak netizen langsung pada mengunggah foto-foto (fakta) sebaliknya," kata Roy Suryo.
"Mungkin namanya (diperhalus) bukan buzzerRp tapi influencerRp. Meski begitu apa jadi boleh dibiayai APBN?" imbuhnya bertanya.
Roy Suryo menyematkan sejumlah foto yang diklaim memperlihatkan bukti bahwa pemerintah mengenakan jasa buzzer.
Dalam foto sebagaimana dia bagikan, sejumlah warganet mengunggah foto Presiden Jokowi bersma sejumlah orang lain di halaman sebuah bangunan.
Orang-orang yang berfoto bersama Jokowi tersebut dituding publik merupakan buzzer.
Jokowi Gelontorkan Anggaran Rp 90 Miliar Untuk Influencer Disorot DPR
Anggaran yang digelontorkan Rp 90 milar oleh Presiden Jokowi dari APBN, untuk influencer disorot anggota DPR RI. Salah satunya Anggota Komisi I DPR RI, Almuzzamil Yusuf.
Almuzzamil Yusuf menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) tersebut, yang diperuntukkan membayar influencer.
"Peneliti ICW dalam sebuah diskusi 20 Agustus 2020 menunjukkan pemerintah Jokowi, telah menggelontorkan dana lebih dari Rp90 miliar sejak 2014 untuk influencer dan key opinion leader, tak tertutup kemungkinan dana lebih besar dari itu, lebih besar dari Rp90 miliar tersebut," kata Muzzamil.
