Infografis
Suara.com - Presiden panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tanggapan atas komentar seksisnya.
"Pernyataan saya yang tidak pantas telah menyebabkan banyak kekacauan ... Saya ingin mengundurkan diri sebagai presiden mulai hari ini," kata Yoshiro Mori, disadur dari Al Jazeera Jumat (12/2/2021).
Pernyataan Mori disampaikan pada pertemuan dewan eksekutif Tokyo 2020 dan dewan eksekutif yang dipanggil untuk membahas pernyataannya yang meremehkan wanita dalam penyelenggaraan Olimpiade.
Mori juga mengulangi permintaan maafnya dan mengatakan yang penting acara olahraga itu bisa terselenggara dengan sukses.
Baca Juga: Positif Covid-19, WNA Jepang Tewas Isolasi Mandiri di Apartemen Sawah Besar
Calon penggantinya, Saburo Kawabuchi, yang saat ini menjabat sebagai walikota desa Olimpiade, juga mundur dari nominasi setelah anggota lain dari Komite Olimpiade Jepang menduga adanya peran Mori dalam pencalonannya.
"Kami tidak dapat memberikan kesan bahwa banyak hal telah berubah kecuali kami memasang seorang wanita atau melihat pergeseran generasi," FNN mengutip sumber pemerintah seperti yang dikatakan.
Kantor Berita Kyodo melaporkan bahwa Menteri Olimpiade Jepang, Seiko Hashimoto, dapat menjadi kandidat yang mungkin untuk menggantikan Mori.
Blunder
Mantan perdana menteri berusia 83 tahun tersebut memicu kontroversi setelah dia mengeluh bahwa anggota perempuan Komite Olimpiade Jepang (JOC) terlalu banyak bicara.
Baca Juga: Survei Terbaru, Warga Jepang Masih Tolak Olimpiade Tokyo
Komentar tersebut memicu badai api di dalam dan luar negeri menambah masalah seputar Olimpiade, yang sudah ditunda selama setahun karena pandemi virus corona.
Mori terpaksa meminta maaf atas kesalahannya, tetapi menolak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan memicu gerakan dari dalam dan luar Jepang untuk memaksanya keluar.
Pada hari Selasa, legislator dari partai oposisi wanita menghadiri sidang Majelis Rendah berpakaian putih untuk memprotes tindakan Mori. Pakaian serba putih melambangkan perjuangan wanita untuk kesetaraan di Jepang.
Kiyomi Tsujimoto, wakil pemimpin oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional, mengecam partai yang berkuasa atas kelambanannya dalam kasus Mori.
"Pemerintah menunjukkan penghinaan yang terang-terangan terhadap perempuan," katanya seperti dikutip oleh penyiar layanan publik NHK. Dia mengatakan negara tanpa kesetaraan gender tidak bisa dianggap demokrasi.
Kemarahan atas komentar Mori kemungkinan akan semakin membuat publik Jepang geram yang telah bosan dengan upaya Tokyo untuk mengadakan Olimpiade selama pandemi.
Hampir 80 persen masyarakat Jepang menentang penyelenggaraan Olimpiade sesuai jadwal pada Juli, menurut jajak pendapat terbaru.
