Infografis
Suara.com - Kantor Staf Presiden menghargai sikap penolakan masyarakat terhadap promosi yang dilakukan oleh salah satu wedding organizer untuk mendorong pernikahan anak usia 12 tahun sampai 21 tahun.
Perlindungan terhadap hak anak merupakan agenda prioritas Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan manusia Indonesia unggul dan berkualitas untuk meraih Indonesia emas pada 2045, kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin, kepada Suara.com, Kamis (11/2/2021).
Ruhaini menambahkan perhatian seksama Presiden terhadap hak dan tumbuh kembang anak dikuatkan pula dengan kerasnya hukuman terhadap tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak.
"Demikian pula, perintah beliau untuk menuntaskan kasus stunting yang dapat menghambat membangunan sumber daya sehat dan unggul tersebut," kata Ruhaini.
Ruhaini mengatakan respons negatif publik terhadap promosi pernikahan anak merupakan bentuk gerakan sosial dan kepedulian masyarakat yang semakin tinggi terhadap hak-hak anak.
Promosi pernikahan anak di bawah umur dinilai merupakan pelanggaran hukum.
"Oleh sebab itu tentu kalau ada WO yang justru melanggar UU diatur dan disepakati oleh negara ini adalah sebuah pelanggaran dan kita menginginkan siapapun mereka untuk taat kepada aturan," kata anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq.
Dia menjelaskan, pernikahan pada pasangan yang belum matang berkaitan dengan masalah ketahanan keluarga di masa mendatang.
Pernikahan merupakan dasar kekuatan keluarga hingga keturunan dan sangat rentan jika pasangan tersebut belum matang.
Baca Juga: KSP: Warga Lapor Kondisi Pelayanan Publik Tak Akan Ditangkap
"Kita tahu usia yang diatur oleh peraturan hari ini justru menentukan pada usia di mana tingkat kematangan perempuan sudah lebih teruji. Karena mereka akan menjadi madrasatul ula, menjadi sekolah pertama bagi anak-anak," kata Maman.
