Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mendesak Polri membuka secara transparan para anggotanya yang melakukan penyiksaan dan kekerasan terhadap tahanan hingga mengakibatkan kematian. Hal itu perlu dilakukan, salah satunya untuk memberikan efek jera.
Kekinian diketahui enam anggota Polresta Balikpapan dicopot karena diduga melakukan kekerasan di sel tahanan hingga mengakibatkan korban tewas, Herman (39).
"Kan yang diharapkan masyarakat ada efek jera. Kalau kita bicara efek jera maka prosesnya harus transparan, paling tidak diketahui oleh jajaran Polri yang lain," kata Arsul di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (11/2/2021).
Arsul memandang membuka kasus secara transparan, mengartikan juga membuka identitas para anggota Polri yang menjadi pelaku kekerasan. Menurut dia, Polri seharusnya membuka identitas para anggota tersebut secara terang benderang, tidak lagi sekadar inisial nama.
"Dibuka saja kalau ada pelanggaran yang melanggar etik atau katakan lah pidana, maka kalau itu dilakukan oleh anggota Polri dibuka saja namanya. Ya, tidak perlu (inisial), tidak masalah," kata Arsul.
Diketahui, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong enam anggota Polresta Balikpapan yang diduga melakukan kekerasan di sel tahanan hingga mengakibatkan korban Herman (39) tewas dapat ditindaklanjuti secara hukum.
"Kami mau ambil contoh yang di Kalimantan, Balikpapan, untuk didorong proses hukum," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).
Damanik menjelaskan, langkah tersebut perlu diambil agar menjadi contoh bagi aparat kepolisian yang lain tidak melakukan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap tersangka hingga tahanan yang berada di bawah tangan mereka.
"Artinya ada di bawah kekuasan mereka yang mereka korek informasi atau apapun kalau mereka mau pemeriksaan dengan pendekatan yang non-kekerasan, tanpa penyiksaan," ungkapnya.
Baca Juga: Tewas di Sel, Komnas HAM Desak 6 Polisi yang Siksa Herman Diproses Hukum
Lebih lanjut, Damanik mengatakan, usai pihaknya berdiskusi dengan pemerintah dalam hal ini Kemenkopolhukam ada angin segar untuk pembenahan terkait masalah kekerasan dalam tahanan. Bukan hanya di ranah kepolisian tapi juga yang lainnya.
