Cek Fakta
Suara.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menanggapi kekhawatiran sejumlah tokoh dan masyarakat mengenai buzzer yang kerap mengusik saat mereka melayangkan kritik terhadap pemerintah. Padahal belakangan, Presiden Jokowi sendiri yang meminta rakyat aktif memberikan kritik.
Azis menuturkan, masyarakat juga bisa mengkritisi pemerintah menggunakan buzzer. Dengan catatan, kata Azis, sepanjang kritikan yang disampaikan baik dan masyarakat paham atas apa yang mereka kritik.
"Ya soal buzzer ya tinggal ini, yang mengkritik juga pakai buzzer saja. Kan namanya dunia teknologi ya silakan saja begitu tidak ada masalah. Tapi sepanjang kritiknya kritik membangun untuk bangsa dan negara kita dukung," kata Azis di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (10/2/2021).
Azis mengatakan sepanjang kritikan terhadap pemerintah bersifat baik, membangun, mempertimbangkan segala aspek etika dan tata krama serta fakta dan data maka kritik bisa dilayangkan melalui jalur mana saja, termasuk media sosial lewat buzzer.
Baca Juga: Surat Pembaca: Ibu Disidang Usai Protes Pelayanan Publik, Masih Mau Kritik?
"Kritik bisa lewat mana saja, bisa lisan, bisa melalui media, bisa melalui tulisan, bisa melalui buku begitu," ujar Azis.
Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar masyarakat lebih aktif menyampaikan kritikan terhadap pemerintah.
Rocky Gerung memberi balasan menohok dengan menyebut pernyataan tersebut bagian dari permainan dua muka karena menurutnya Presiden Jokowi masih bersembunyi di balik kebohongan komunikasi publik.
Komentar keras Rocky Gerung tersebut disampaikan dalam sebuah video berjudul "PRESIDEN JOKOWI MINTA DIKRITIK, PERMAINAN DUA MUKA" yang dibagikan lewat saluran YouTube miliknya, Selasa (9/2/2021).
Rocky Gerung menyinggung sosok eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Menko bidang Ekonomi dan Industri masa pemerintahan Gus Dur yakni Kwik Kian Gie soal kebebasan berpendapat di Indonesia sekarang ini.
Baca Juga: Jokowi Minta Warga Kritik Pemerintah, Publik: Kena UU ITE dan Masuk Penjara
"Itu kalau orang Betawi baca headline itu, presiden minta dikritik, komentarnya 'muka gile lu'. Cara orang Betawi membalikkan fakta selalu ada lucunya, tepat sasaran. Seolah presiden gak paham tentang reason perkembangan terakhir kebeasan pers, politik oposisi," ujar Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com.
"Kwik Kian Gie, Susi Pudjiastuti, melampaui presiden. Silakan kritik artinya boleh ngomong tapi dijamin kebebasan, tapi kami tidak jamin kebebasan," sambungnya,
Hersubeno Arief menimpali dengan bertanya apakah kebebasan berbicara hanya ada pada saat mengucapkan pernyataan saja. Selebihnya belum tahu akan bagaimana.
"Jadi bebasnya pada waktu ngomong?" tanya Hersubeno Arief.
"Setelah ngomong, kebebasannya diambil. Ditunggu UU ITE, Bareskrim, ditunggu oleh putusan pengadilan. Itu paradoks, memberi sinyal bahwa kami tidak antikritik, pada waktu yang sama suruh perkarakan. Jadi itu pikiran yang kata orang muke gile lu," timpal Rocky Gerung.
Rocky Gerung kemudian menambahkan, sebenarnya Presiden Jokowi seolah memberi sinyal bahwa dia ingin mendapatkan kritik kecuali dari kalangan radikal.
Kata dia, telinga Jokowi hanya ingin memperoleh kritik yang ujungnya berakhir dengan pujian.
"Kalau konsisten (minta warga aktif kritik), dia (Presiden Jokowi) harus bicara depan publik, di belakangnya ada pimpinan negara dan mengumumkan tahanan politik tidak boleh diadili, harus segera dibebaskan," tegas Rocky Gerung.
"Buzzer masih melakukan pembullyan," sambungnya.
Rocky Gerung lantas menyinggung Presiden Jokowi yang di mata dia mampu menyembunyikan dendam dengan baik melalui kata-kata "kritik kami".
"Padahal dendamnya itu dia delegasikan pada buzzer dan tokoh-tokoh yang membenci oposisi. Ini permainan dua muka yang berbahaya, sinyalnya bisa palsu. Ngapain presiden bersembunyi di balik kebohongan komunikasi publik," terang Rocky Gerung.
"Saya menganggap orang-orang di belakang statement bikin evalusasi dan sodorkan 2 kalimat. Begitu pidato, catatannya 'kami tidak antikritik'. Padahal presiden betul belum siap dengan psikologinya karena pas dia bilang gitu pada ketawa," tandasnya.
Kwik dan Susi Takut Bersuara di Era Jokowi
Kwik Kian Gie memberikan pernyataan soal kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini. Dia membandingkan situasi kebebasan berpendapat di era Jokowi dengan era Soeharto.
Kwik menyebut dirinya belum pernah setakut ini dalam hal berpendapat. Dia mengaku resah dengan aksi para buzzer yang akan menyerang dan mengumbar masalah pribadi jika menyampaikan pendapat yang tak sejalan dengan mereka.
Kemudian Kwik bercerita tentang pengalaman seputar kebebasan berpendapat yang ia rasakan di era Soeharto. Ia mengaku bisa leluasa memberi kritik tajam.
"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yg berbeda dng maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis2an, masalah pribadi diodal-adil," tulis Kwik.
"Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik2 tajam. Tidak sekali pun ada masalah," lanjutnya.
Dalam kolom komentar cuitan tersebut, muncul akun milik mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Susi tampak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kwik.
"I'm with Pak Kwik (Saya sependapat dengan pak Kwik)," tulis Susi dalam komentarnya.
