Infografis
Suara.com - Indonesia mencatatkan skor terendah dalam 14 tahun terakhir untuk kategori indeks demokrasi tahun 2020, hasil laporan The Economist Intelligence Unit atau EIU.
Dalam laporan Indeks Demokrasi 2020 EIU tersebut, negara paling demokratis sedunia adalah Norwegia.
Negara di skandinavia tersebut memeroleh skor tertinggi dibanding negara-negara lain, yakni 9,81.
Posisi kedua negara paling demokratis sedunia juga ditempati oleh negeri jazirah skandinavia, yakni Islandia dengan skor 9,37.
Baca Juga: Demokrasi dalam Genggaman Dunia Maya
Begitu pula ranking ketiga masih ditempati negara dari wilayah skandinavia, yakni Swedia, meski tengah menghadapi naiknya gerakan politik sayap kanan ekstrem.
Posisi keempat dan kelima ditempati masing-masing oleh Selandia Baru dengan skor 9.25, dan Kanada dengan skor 9.24.
Sementara skor demokrasi paling rendah menurut penelitian itu adalah Korea Utara, yakni 1,08.
EIU menyebut secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun lalu. Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5.37, menurun dari yang sebelumnya 5.44.
Angka ini pun tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006 silam.
Baca Juga: RUU Pemilu Harus Segera Beri Kepastian Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023
Berdasarkan skor yang diraih, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.
Laporan juga menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia.
"Pandemi menegaskan bahwa banyak penguasa menjadi terbiasa mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah mendesak saat ini, dan menunjukkan elit pemerintah, bukan partisipasi populer, telah menjadi norma," ujar Joen Hoey penulis laporan EIU.
Demokrasi AS terancam
Secara khusus, EIU menyoroti kondisi indeks demokrasi Amerika Serikat (AS). Meski ada peningkatan di beberapa aspek, demokrasi di sana cenderung mengalami penurunan.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan. AS sendiri berada di peringkat 25 dunia dengan skor 7.29.
Politisasi pandemi virus corona, kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial, hingga pilpres akhir tahun lalu jadi penyebab menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan partai politik di negeri Paman Sam tersebut.
Hal tersebut juga dinilai meningkatkan ancaman kebebasan berekspresi dan polarisasi di masyarakat.
"Presiden baru, Joe Biden, menghadapi tantangan besar dalam menyatukan negara yang sangat terpecah atas nilai-nilai inti," kata laporan itu.
Di lain sisi, peringkat indeks demokrasi Taiwan meningkat tajam dibandingkan negara lainnya. Taiwan bertengger di peringkat 11, atau naik 20 peringkat dari tahun sebelumnya.
Kategori rezim di Taiwan juga berubah dari demokrasi cacat menjadi demokrasi penuh. EIU mengatakan bahwa hal itu ditunjukkan melalui pemilu yang diselenggarakan pada Januari 2020 lalu, di mana tingkat partisipasi masyarakat khususnya generasi muda menguat untuk memilih presiden dan anggota parlemen.
Sementara itu, Eropa barat kedapatan tinta merah dalam rapor tahunannya. Indeks demokrasi Prancis dan Portugal melorot dan masuk ke kategori rezim demokrasi cacat, menyisakan 13 negara yang masuk ke kategori demokrasi penuh di kawasan itu.
Indonesia?
Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3.
Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.
Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.
Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan bahwa laporan ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi.
Karyono berpendapat ke depan Indonesia masih akan menemui sejumlah tantangan, tetapi ia optimis indeks demokrasi Indonesia akan membaik jika kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.
"Pelaksanaan pemilu misalnya perlu diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam pelaksana pemilu seperti money politic itu juga harus dicegah. Terkait dengan intimidasi dalam pelaksanaan pemilu juga harus dicegah...Kongkalikong antara penyelenggara pemilu dengan kontestan itu juga harus dihindari," ujar Karyono kepada DW Indonesia, Kamis (04/02) siang.
Lebih lanjut Karyono mengatakan bahwa fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunnya indeks demokrasi Indonesia.
"Sejak tahun 2017 Pilkada DKI, kemudian terus berlanjut ke pilkada serentak sampai ke pemilu 2019. Bahkan Pilkada 2020 itu juga masih ada politik identitas yang digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi elektoral," papar Karyono.
Bukan tanpa sebab Karyono memaparkan demikian. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa tren indeks demokrasi Indonesia cenderung terus mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2017.
Di bawah Malaysia
Di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia sendiri ada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.
Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.
Di Indonesia, EIU memberikan skor 7.92 unutk proses pemilu dan pluralisme. Sementara itu, fungsi dan kinerja pemerintah dengan skor 7.50, partisipasi politik 6.11, budaya politik 4.38, dan kebebasan sipil dengan skor 5.59.
Indeks Demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU) sejak tahun 2006, dengan tujuan untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia.
