Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, kecewa dengan keputusan pemerintah memotong insentif tenaga kesehatan saat pandemi Covid-19 terus melonjak.
Rahmad menyebut pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Kita berharap agar dievaluasi kembali tentu apa alasannya, kalau alasannya keterbatasan fiskal kan bisa direalokasi kegiatan-kegiatan yang tidak skala prioritas untuk difokuskan untuk membantu para nakes kita," kata Rahmad, Kamis (4/2/2021).
Rahmad menyebut berita ini justru menambah beban kerja tenaga kesehatan saat Instalasi Gawat darurat (IGD) penuh dan peralatan yang juga terbatas di rumah sakit, belum lagi masalah alat pelindung diri yang terbatas.
"Ini jelas sudah memukul psikologi nakes kita, satu sisi masih ada terlambat insentifnya, di satu sisi masih adanya keputusan akan dipotong insentifnya," tegasnya.
Ia kemudian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membatalkan rencana pemotongan insentif nakes ini.
"Kami komisi IX menolak dan meminta Menkes untuk berkomunikasi mengembalikan lagi terhadap pengurangan insentif itu," tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui surat keputusan nomor S-65/MK.02/2021 menurunkan insentif nakes per orangnya sebesar 50 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan insentif tenaga kesehatan memang dikurangi, lalu diperluas juga untuk tenaga pendukung kesehatan seperti tenaga administrasi, sopir ambulans hingga pengurus jenazah COVID-19.
Baca Juga: Pengumuman! Ujian Nasional 2021 Ditiadakan karena Masih Darurat COVID-19
"Tenaga administrasi penunjang yang juga bekerja untuk memberikan layanan untuk penderita covid-19. Petugas kebersihan, termasuk sopir ambulans atau pengurus jenazah itu juga kita berikan (insentif)," sambungnya.
