Infografis
Suara.com - Sebuah laporan tentang wanita Uighur yang diperkosa dan disiksa secara sistematis di kamp pendidikan China dirilis oleh BBC Rabu (03/02).
Menyadur kantor berita yang sama pada hari in, Kamis (04/02) Amerika Serikat telah menuntut konsekuensi serius atas laporan itu.
Departemen luar negeri AS mengatakan pihaknya sangat terganggu oleh kekejaman yang dilaporkan BBC berdasarkan wawancara dengan mantan tahanan dan seorang penjaga.
"Kami sangat terganggu oleh laporan, termasuk kesaksian langsung, pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp-kamp interniran untuk etnis Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang".
Baca Juga: Bukti Baru Etnis Uighur Kerja Paksa di Ladang Kapas Xinjiang, China
"Kekejaman ini mengejutkan hati nurani dan harus dihadapi dengan konsekuensi serius."
![Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, mengikuti kelas ilmu hukum, Jumat (3/1). [ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/01/05/93166-kamp-pendidikan-vokasi-etnis-uighur.jpg)
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne juga mengomentari laporan itu, dengan mengatakan PBB harus diberi akses segera ke kawasan itu.
"Kami menganggap transparansi menjadi yang paling penting dan terus mendesak China untuk mengizinkan pengamat internasional, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet, untuk diberikan akses langsung, bermakna dan tanpa batas ke Xinjiang pada kesempatan paling awal," katanya.
Sementara itu, kelompok HAM mengatakan pemerintah China telah mencabut kebebasan beragama dan kebebasan lainnya dari orang Uighur secara bertahap.
Aksi ini memuncak pada sistem pengawasan massal, penahanan, indoktrinasi, dan bahkan sterilisasi paksa yang menindas.
Baca Juga: Antoine Griezmann Tinggalkan Sponsor Huawei Demi Bela Muslim Uighur
Namun pada hari Rabu, juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin menuduh BBC membuat laporan palsu yang sepenuhnya tanpa dasar faktual.
Selama ini China secara konsisten membantah tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang dan mengatakan kamp-kamp itu bukanlah tempat penahanan, melainkan pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan.
