Infografis
Suara.com - Penanganan Covid-19 di Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia memerlukan terobosan, salah satunya seperti karantina (lockdown) akhir pekan, kata anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim.
"Mohon diperhatikan, Kamis (3/1) kemarin saja ada 3.567 kasus positif baru di DKI. Sehingga totalnya sudah lebih 280 ribu kasus. Nggak akan selesai, kalau begini-begini saja. Harus ada terobosan," kata Lukmanul Hakim dalam keterangan resmi, Kamis (4/2/2021).
Lukmanul Hakim mengatakan karantina akhir pekan dibutuhkan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dinilai banyak pihak tidak efektif menekan kasus, bahkan sudah diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo.
Jika nantinya karantina akhir pekan diberlakukan, Lukmanul Hakim meminta agar pengalaman saat PPKM Jawa Bali, yang di Jakarta berupa PSBB ketat, untuk dijadikan pengalaman agar disertai dengan penegakan hukum yang lebih tegas.
Baca Juga: Kasus Baru Turun, Jepang Tetap Perpanjang Karantina Wilayah Darurat
"Pokoknya harus tegas, selama Sabtu-Minggu, warga tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak. Ini penting, karena akhir pekan ini memang periode yang paling tinggi mobilitas warganya," kata Lukmanul Hakim.
Kendati demikian, Lukmanul Hakim menyebut bahwa jika nantinya sudah ada karantina akhir pekan, kebijakan PPKM atau PSBB ketat di Jakarta harus diteruskan. Sehingga, keduanya bisa saling melengkapi dan mencapai sasaran yang diinginkan.
"PSBB harus tetap ada. Jadi di hari kerja masyarakat dibatasi dengan PSBB, Sabtu-Minggu tambah diperketat lagi dengan lockdown akhir pekan," kata Lukmanul Hakim.
Wacana karantina akhir pekan digagas pertama kali oleh legislator dari Fraksi PAN di DPR dan seiring waktu makin banyak dibicarakan.
Adapun Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan pemerintah Jakarta akan mengkaji opsi ini, walau masih menunggu putusan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Tak Boleh Ada Karantina Mandiri Pasien Covid-19 di Rumah
"Nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR (untuk lockdown) dimungkinkan," kata Riza Selasa (2/2/2021).
