Infografis
Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara penyebaran berita bohong atau hoaks atas terdakwa Jumhur Hidayat, Kamis (4/2/2021) hari ini. Namun, pentolan KAMI tersebut nampaknya kembali tidak dapat hadir di ruang sidang.
Kuasa hukum Jumhur, Oky Wiratama menyebut, Jumhur lagi-lagi harus hadir secara virtual melalui sambungan aplikasi Zoom. Terkini, Jumhur masih mendekam di Rutan Bareskrim Polri.
"Sepertinya masih virtual," kata Oky dalam pesan singkat, Kamis pagi.
Oky menyebut, pihaknya akan kembali berupaya menghadirkan Jumhur dalam persidangan. Salah satunya adalah menanyakan kembali pada majelis hakim ihwal permohonan tersebut.
"Tapi di sidang nanti akan kami tanyakan kembali kepada majelis hakim tentang keputusan menghadirkan Jumhur di sidang," sambungnya.
Agenda sidang kali ini adalah jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh pentolan KAMI tersebut. Rencananya, sidang akan berlangsung pada pukul 10.30 WIB.
Dalam sidang pekan lalu, Kamis (28/1/2021), kubu Jumhur menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mampu mengurai unsur keonaran masyarakat. Selain itu, mereka menyatakan JPU tidak mampu memberi penjelasan, sehingga bisa dikatakan tidak cermat.
"Dalam dakwaanya penuntut umum tidak menguraikan unsur 'dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat' sehingga surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum menjadi tidak cermat, jelas dan lengkap," ucap Oky, pekan lalu.
Oky menyatakan, JPU berasumsi terlalu jauh dalam menyebut jika Jumhur tidak mengerti isi UU Cipta Kerja. Kenyataannya, pada saat Jumhur mengunggah pernyataan di media sosial, draf UU Cipta Kerja telah disebar secara resmi oleh DPR.
Baca Juga: Hari Ini Pentolan KAMI Jumhur Hidayat Kembali Jalani Sidang
"Penuntut umum dalam dakwannya terlampau jauh berasumsi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti isi dari undang-undang cipta kerja. Padahal saat terdakwa memposting kalimat tersebut, draf awal UU Cipta Kerja sudah disebar oleh DPR melaliu situs resmi DPR," jelasnya.
