Infografis
Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi pemerintah karena telah melarang pemerintah daerah dan sekolah mewajibkan seragam khusus agama tertentu di sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, keputusan ini sudah tepat untuk menumbuhkan toleransi keberagaman bagi pelajar, namun pelaksanaannya harus diawasi dengan ketat.
"Sebelum memberikan sanksi tegas, KPAI mendorong agar para pendidik dan Kepala Sekolah wajib diberikan dahulu sosialisasi sekaligus pemahaman terkait ketentuan peraturan perundangan lain yang mengharuskan sekolah-sekolah negeri untuk menyemai keberagaman, menguatkan persatuan, mewujudkan nilai-nilai pancasila dan menjunjung tinggi HAM," kata Retno dalam keterangannya, Kamis (4/2/2021).
Meski begitu, Retno menilai ancaman sanksi pengurangan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Kemendikbud cukup berat karena bisa berdampak pada siswa lain, oleh sebab itu dia meminta sekolah wajib patuh aturan SKB 3 Menteri.
Baca Juga: Seragam Hak Individu, Mendagri: Sekolah Harus Jadi Tempat Menyenangkan
"Misalnya, peserta didik yang bersekolah di tempat tersebut menjadi terdampak dalam pelayanan proses pembelajaran di sekolah yang berkualitas dan berkeadilan karena adanya penghentian bantuan pendanaan,” pungkas Retno.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menandatangi SKB 3 Menteri.
SKB 3 Menteri ini menegaskan bahwa keputusan untuk berseragam dengan atau tanpa kekhususan agama adalah sepenuhnya hak individu setiap guru, murid, dan orang tua, tidak boleh ada kewajiban dari pihak manapun.
Jika masih ada aturan lama yang mewajibkan seragam sekolah dengan kekhususan agama tertentu, pemerintah daerah atau kepala sekolah harus mencabutnya paling lama 30 hari kerja sejak SKB ini diterbitkan.
SKB 3 Menteri ini tidak berlaku di Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.
Baca Juga: Banyak Mengendap Tak Terpakai, Subsidi Kuota Siswa Diduga Rugikan Negara
