Infografis
Suara.com - Strategi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam mengungkap adanya kudeta Partai Demokrat dinilai tidak matang. Alih-alih mendapat perhatian atas isu yang diangkat, AHY justru mendapat serangan balik.
Serangan balik itu datang atas pernyataannya sendiri. Pernyataan AHY dalam konferensi pers menyoal pengambil alihan Partai Demokrat oleh gerakan tertentu justru menjadi bumerang. Hal lebih buruk, AHY dipandang tidak siap untuk menghadapinya.
Kematangan AHY dalam berpolitik dinilai masih terlalu dini. Bahkan hanya untuk sekadar menahan dan membalas serangan balik yang dilancarkan para senior Partai Demokrat. AHY justru diserang dari sisi kepemimnannya yang dianggap gagal dan merugikan DPC dan DPD.
Dalam konferensi pers Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa kemarin, para eks kader membeberkan borok kepemimpinan AHY. Mulai dari DPC yang diminta uang iuran hingga sentralisasi penentuan kepala daerah dari sebelumnya ditentukan DPC dan DPD, kini ditentukan DPP.
Baca Juga: Moeldoko: Mau Kudeta? Lah Kudeta Apa
"Tapi menjadi problem ini menjadi besar dan terlihat ya bahwa kemampuan berpolitiknya AHY, kemampuan berstrategi politiknya AHY itu tampak belum cukup matang. Kalah matang bahkan dibandingkan politikus-politikus yang lebih senior," kata Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, kepada Suara.com, Rabu (3/2/2021)
Kurangnya kematangan politik yang dimiliki AHY terlihat dari hal lain, yakni tentang keberadaan empat faksi Partai Demokrat yang justru berpaling dari AHY dengan memilih Moeldoko. Mulai dari faksi Subur Budi Santoso, faksi Hadi Untung, faksi Anas Urbaningrum, dan faksi Marzuki Alie menyatakan ingin mengantar Moeldoko memimpin Partai Demokrat ke depan.
"Persis karena itu, kematangan strateginya masih ya butuh waktu. Dia kan anak baru dalam dunia politik. Dia mungkin tentara yang hebat bisa jadi, tapi dia belum menjadi politikus yang hebat. Dan salah satu buktinya adalah dia sendiri gagal mengelola faksionalisasi di dalam partainya untuk tidak menjadi sebuah konflik yang terbuka," kata Arif.
Arif kemudian menyoroti juga langkah AHY yang menarik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam isu kudeta Partai Demokrat. AHY mengaku telah berkirim surat ke Jokowi untuk meminta klarifikasi atas adanya informasi keterlibatan menteri dan pejabat di lingkas kekuasaan orang nomor satu itu.
Menurur Arif seharusnya hal itu tidak dilakukan. AHY disarankan menyelesaikan persoalan konflik Partai Demokrat dengan diplomasi secara diam-diam atau silent diplomacy.
Baca Juga: Disebut Mau Nyapres, Moeldoko: Pernahkah Saya Bicara Tentang Pilpres 2024?
Hal serupa, kata Arif yang pernah dilakukan antara Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu di Stasiun MRT, hingga diplomasi nasi goreng ala Ketua Umum PDIP Megawati saat menjamu Prabowo dikediamannya di Teuku Umar.
Dengan diplomasi seperti demikian, kata Arif AHY dapat berada atau ditempatkan pada posisi yang selevel dengan lawan politiknya. Selain itu, penyelesaian konflik secara diplomasi membuat AHY tidak terkesan mempermalikam lawan politik.
"Nah tapi kalau sekarang AHY meminta klarifikasi kepada Jokowi itu artinya AHY sedang menemaptkan dirinya lebih rendah dibanding Jokowi. Itu menunjukan belum matangnya AHY sebenarnya," kata Arif.
