Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menyebut jika Bupati terpilih Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwu Kore masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Itu disampaikannya karena merujuk dari data riwayat kependudukan milik Orient.
Nama Orient tiba-tiba mencuat karena ia diduga berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (WN AS). Kepemilikan KTP-el dan KK milik Orient lantas dipertanyakan.
"Berdasarkan riwayat dalam database kependudukan, Orient P Riwu Kore masih tercatat sebagai WNI," kata Zudan kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Zudan menjelaskan riwayat data kependudukan Orient. Orient memiliki nomor induk kependudukan (NIK) Provinsi DKI Jakarta 0951030710640454. Statusnya tersebut terdata pada 1997 sebagai WNI dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Setelah itu, NIK Simduk milik Orient dikonversi menjadi NIK Nasional dengan nomor 3172020710640008 pada 19 Februari 2011 sebelum adanya program e-KTP-.
Selanjutnya Orient melakukan perekaman e-KTP di Jakarta Utara pada tanggal 28 Agustus 2018. Lalu, Orient mengajukan perpindahan ke Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Nomor SKPWNI/3172/10122019/0096 pada 10 Desember 2019.
Orient kemudian mengajukan permohonan pindah lagi dari Jakarta Selatan ke Kelurahan Nunbaun Sabu Kecamatan Oebobo Kota Kupang melalui surat yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juli 2020 perihal permohonan penerbitan SKPWNI.
"Pada tanggal 3 Agustus 2020 Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang mengajukan permohonan surat penerbitan SKPWNI Orient P Riwu Kore kepada Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan dengan nomor surat DKPS.KK.470/651/VIII/2020," jelasnya.
Dalam tanggal yang sama SKPWNI Orient pun terbit dengan Nomor: SKPWNI/3174/03082020/0083 dari Jakarta Selatan ke Kota Kupang. Karena Orient dinyatakan masih tercatat sebagai WNI, maka Zudan mengatakan kalau Dinas Dukcapil wajib memberikan pelayanan yang sama kepada setiap penduduk.
Baca Juga: Kronologis Polemik Bupati Sabu Raijua Orient Riwu Kore Warga Negara AS
"Sesuai Pasal 8 UU Nomor 24 Tahun 2013 salah satu kewajiban Dinas Dukcapil adalah memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas setiap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk."
