Infografis
Suara.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan pada hari Selasa untuk membahas perkembangan dan tanggapan internasional terhadap kudeta militer di Myanmar.
Militer merebut kekuasaan setelah menahan anggota pemerintah Myanmar, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada Senin dini hari.
Menyadur Deutsche Welle, Rabu (3/2/2021) utusan PBB untuk Inggris, yang memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan berharap dapat mengadakan "diskusi yang se-konstruktif mungkin."
"Dewan Keamanan PBB akan melihat berbagai langkah, dengan gagasan untuk menghormati keinginan rakyat yang diungkapkan dalam pemungutan suara dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada wartawan.
Baca Juga: Goyang Pinggul Saat Kudeta Militer Myanmar: Saya Senam Bukan untuk Mengejek
"Kami ingin mempertimbangkan langkah-langkah yang akan menggerakkan kami menuju tujuan itu," kata Woodward, sambil menambahkan bahwa tidak ada langkah-langkah spesifik yang sedang dibahas saat ini.
Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, mengatakan kepada DW bahwa komunitas internasional harus bertindak dalam bahasa yang dimengerti oleh junta Myanmar. "Dan kami tahu dari pengalaman mereka memahami bahasa sanksi ekonomi," kata Andrews.
"Anda tidak menggulingkan demokrasi yang masih muda. Anda tidak menyerang seluruh orang dengan kudeta militer." jelasnya.
"Apa yang kami miliki di Myanmar adalah penguncian yang sangat sistematis terhadap orang-orang yang percaya pada demokrasi, yang telah memajukan hak asasi manusia. Para pemimpin pemerintah dari Aung San Suu Kyi dan banyak rekannya dalam penggerebekan dini hari ini, pemutusan komunikasi kemarin [pada hari Minggu] di seluruh negeri, penahanan para pemimpin yang bisa meningkatkan oposisi di jalanan. Jadi ini benar-benar kudeta. Mereka telah mengunci negara ini," papar agen khusus PBB itu.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin mengutuk tindakan kudeta dan mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Myanmar.
Baca Juga: Mengenal Jenderal Min Aung Hlaing yang Rebut Kekuasaan Mutlak di Myanmar
Biden menyebut tindakan militer Myanmar sebagai "serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum."
"Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat. Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang," katanya.
Dua anggota Dewan Keamanan PBB, China dan Rusia hingga kini belum mengeluarkan komentar mengenai kondisi di Myanmar.
Kedua kekuatan dunia tersebut sebagian besar melindungi Myanmar dari tindakan signifikan dari Dewan Keamanan menyusul tindakan keras militer 2017 yang menyebabkan lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.
Rusia dan China sama-sama memiliki hak veto di Dewan, bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
China sejauh ini menolak untuk mengkritik kudeta tersebut dan malah meminta semua pihak untuk "menghormati perbedaan." Kantor berita resmi Xinhua menggambarkan tindakan militer Myanmar sebagai "perombakan kabinet besar."
Tentara Myanmar merebut kekuasaan negara itu dalam kudeta tak berdarah, menangkap Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya yang terpilih secara demokratis. Militer juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, yang memicu kemarahan internasional.
Para jenderal membenarkan kudeta tersebut dengan menuduh kecurangan dalam pemilihan November di negara itu yang membuat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi menang telak.
Aksi militer itu terjadi hanya beberapa jam sebelum parlemen yang baru terpilih mengadakan sidang untuk pertama kalinya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lainnya telah meminta militer untuk menghormati hasil pemilihan dan mengatakan keprihatinan atas penangkapan Suu Kyi.
