Infografis
Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakom Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahasan pertemuan antara kader yang menjadi pelaku gerakan kudeta dengan Moeldoko tidak sekadar mengambil alih kekuasaan.
Melainkan untuk tujuan lebih besar, yakni pencalonan Moeldoko sebagai calon presiden pada 2024.
"Berdasarkan keterangan yang kami miliki, pembahasan utama yang disampaikan oleh pelaku gerakan dalam pertemuan itu adalah rencana mengusung KSP Moeldoko sebagai calon presiden 2024," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (3/2/2021).
Namun sebelum merangkak menjadi capres, tentunya Moeldoko membutuhkan kendaraan politik. Melalui Partai Demokrat itu kemudian jalur yang dipilih Moeldoko. Herzaky berujar, Moeldoko ingin lebih dulu mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca Juga: Buntut Isu Moeldoko Kudeta, Demokrat Bekasi Bertahan Demi AHY
"Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, melalui proses Kongres Luar Biasa," ujar Herzaky.
Herzaky sebelumnya membeberkan bahwa pertemuan antara Kepala Staf Presiden, Moeldoko dan beberapa kader Demokrat tidak dilakukan di rumah, melainkan di luar rumah. Kedatangan kader Demokrat dari daerah ke Jakarta, kata Herzaku dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan kudeta.
"Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Sekjen (wasekjen) Partai Demokrat Yus Sudarso mengatakan bahwa ada empat faksi yang mendorong pergantian Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko.
"Saya amati dan tahu ada setidaknya 4 faksi," kata Yus dalam Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).
Baca Juga: HABIS! AHY 'Dikeramasin' Teddy PKPI Soal Kudeta Demokrat, Ngomong Lu - Gua
Ia kemudian menyebutkan siapa saja keempat faksi yang dimaksud. Pertama, yakni faksi pendiri sekaligus faksi Subut Budi Santoso yang merupakan ketua umum pertama Partai Demokrat. Kedua ialah faksi dari Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres 2005 di Bali, yaitu Hadi Untung.
Sementara itu untuk faksi ketiga dan keempat masing-masing, yaitu faksi Anas Urbaningrum --ketua umum Partai Demokrat hasil Kongres di Bandung pada 2010-- dan faksi Marzuki Alie.
Yus menegaskan bahwa tidak ada rekayasa apapun terkait keempat faksi yang memiliki keinganan sama tersebur. Ia juga mempertanyakan di mana letak kesalahan para internal yang menginginkam pergantian pucuk pimpinan dari AHY ke tangan Moeldoko.
"Ini adalah sepenuhnya bagian dari internal partai. Apa salahnya kami? Seperti pendiri di awal menjemput SBY untuk mengantarkan beliau ke pimpinan RI 2004,"
Menurut Yus, hal yang serupa dilakukan Partai Demokrat terhadap SBY untuk menjadi presiden nantinya juga akan kembali dilakukan untuk mengantarkan Moeldoko.
"Apa salahnya kami kalau hari ini menjemput figur tokoh ke depan? Apa salahnya Moeldoko? Tidak seubahnya senior-senior kami sebelumnya menjemput SBY," ujar Yus.
Yus sekaligus menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam persoalan internal terkait dukungan untuk Moeldoko.
"Apa salahnya Jokowi dalam persoalan ini, sebagaimana pernyataan pak Moeldoko kemarin. Demikian agar bukan menjadi misteri lagi, pergerakan yang dimaksud bukan pergerakan tetapi mengalir seperti air dari daerah kepada kanal-kanal faksi yang ada itu," kata Yus.
