Pengamat: Isu Kudeta PD Harus Diartikan sebagai Kritik Internal ke AHY

Selasa, 02 Februari 2021 | 22:28 WIB
Pengamat: Isu Kudeta PD Harus Diartikan sebagai Kritik Internal ke AHY
Ray Rangkuti [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, isu kudeta Partai Demokrat oleh sekelompok orang yang diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, harus dilihat sebagai kritik internal. 

"Adanya langkah sekelompok orang yang berencana mengganti kepengurusan AHY di tengah jalan, baiknya juga dilihat sebagai kritik internal," ujar Ray saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/2/2021).

Sebab ia melihat masih ada permasalahan yang tersisa saat kongres di Partai Demokrat. Sehingga, Ray menduga kepemimpinan Partai Demokrat di bawah AHY belum solid.

"Artinya, masih ada yang tersisa dari persoalan kongres sebelumnya yang memang cukup mengundang perhatian. Artinya, ada kemungkinan kepengurusan AHY yang sekarang belum sesolid yang dibayangkan," ucap dia.

Karena itu kata Ray, ketidaksolidan kepengurusan di bawah AHY harus menjadi tantangan AHY ke depannya.

Ia mencontohkan, soliditas partai yang semakin kuat setelah adanya keriuhan internal partai seperti PAN, Golkar dan PPP.

"Ini merupakan tantangan bagi AHY. Sebab, seiring dengan perkembangan waktu, suksesi kepengurusan di lingkungan partai-partai kita makin teratur. Golkar, PAN dan PPP memperlihatkan soliditas partai yang makin kuat paska kongres, setelah sebelumnya dilanda keriuhan internal," tutur Ray.

Lebih lanjut, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) itu menyebut isu kudeta yang terjadi di lingkungan Partai Demokrat tidak tepat. 

Menurutnya, yang terjadi di Partai Demokrat lebih tepat disebut mengganti kepengurusan di tengah jalan.

Baca Juga: Isu Keterlibatan Istana Kudeta Demokrat, Ray: Tak Cukup Bantahan Moeldoko

"Bahwa apa yang terjadi saat ini di lingkungan Partai Demokrat tepat diistilahkan sebagai kudeta. Tapi lebih pas disebut sebagai upaya mengganti kepengurusan di tengah jalan. Karena rencana caranya melalui mekanisme legal (KLB), tentu istilah kudeta terlalu berlebihan," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI