Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmizal MS, mengakui sering jumpa Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Disebutkan, pertemuan-pertemuan mereka berlangsung dalam berbagai kesempatan dan dalam konteks pertemanan yang sudah terjalin sejak 1966.
Darmizal menyatakan hal itu dalam konferensi pers Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat di Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021), sehari setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan ada gerakan mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan diduga melibatkan internal dan eksternal partai.
"Seperti saya, tadi saya katakan. Kadang-kadang kami bertemu dalam pengajian, kadang-kadang kita bertemu dalam satu event olahraga, kadang-kadang kita bertemu dalam satu pertemuan sambil makan siang atau apa di saat beliau di luar jam kerja, saya kira itu," kata Darmizal.
Menyangkut rumor gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan lingkaran Istana sehingga membuat AHY menyurati Presiden Joko Widodo untuk konfirmasi, dia mengatakan Demokrat tentu akan melakukan validasi informasi.
Baca Juga: Demokrat Sulut dan Kepri Nyatakan Setia Pada AHY
"Terkait dengan cerita yang berhubungan dengan Partai Demokrat, saya tidak ingin menjelaskannya kepada publik, biarlah itu menjadi urusan internal Partai Demokrat yang mereka selesaikan sendiri. Mereka bisa melakukan validasi, mereka bisa menjelaskan pasca klarifikasi atau tabayun," tutur Darmizal.
Moeldoko di mata Darmizal, seorang mantan Panglima TNI yang teruka untuk bertemu dengan siapa saja.
"Saya pribadi mungkin tokoh seperti ini, berperilaku seperti ini yang sangat baik untuk menjadi pemimpin Partai Demokrat saat ini dan ke depan. Ya itu salah satunya," kata Darmizal.
Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya menilai pernyataan AHY yang melibatkan pihak eksternal partai adalah langkah tidak tepat.
"Untuk meluruskan pernyataan AHY yang melibatkan eksternal adalah tidak tepat, padahal ini urusan internal partai," kata Ahmad Yahya saat membacakan sikap pendiri dan senior Partai Demokrat dalam konferensi pers di Jakarta.
Baca Juga: Demokrat Kepri Nyatakan Loyal Pada AHY: Kita Lawan yang Ingin Pecah Partai
Dia menjelaskan para pendiri dan senior Partai Demokrat telah mendengarkan dan mengkaji pengaduan serta keluh kesah kegundahan kekecewaan para kader di daerah terkait pelaksanaan Kongres Demokrat pada Maret 2020.
Menurut dia, para kader tersebut menilai kongres tersebut menghasilkan demokrasi semu, cacat hukum karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
"Tidak memenuhi tata cara Kongres partai, tidak ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), terkesan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan," ujarnya.
Ahmad Yahya mengatakan, para senior Demokrat juga menerima aduan bahwa selama kepemimpinan AHY, DPP Partai Demokrat meminta dan memungut iuran dari tiap fraksi di DPD dan DPC Demokrat di daerah sehingga menambah beban partai di daerah.
Dia menilai langkah tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi di era ketua umum Partai Demokrat sebelumnya yaitu Budi Santoso, almarhum Hadi Utomo, dan Anas Urbaningrum.
"Lalu proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten/kota yang diusulkan Demokrat pada era Ketua Umum sebelumnya, diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC. Namun saat ini sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan atau aspirasi daerah khususnya kabupaten/kota," katanya.
Testimoni AHY kemarin langsung ditanggapi Moeldoko dengan tidak menunjukkan sikap reaktif.
"Poin pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan. Sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu pak Jokowi, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP. Moeldoko," ujar Moeldoko.
Dia mengatakan bahwa beberapakali banyak tamu yang berdatangan ke kediamannya. Moeldoko mengatakan dirinya sebagai mantan Panglima TNI terbuka kepada siapa pun yang ingin bertemu, tanpa memberikan batas.
"Kepada siapa pun, apalagi di rumah ini. Terbuka 24 jam dengan siapa pun. Mereka datang berbondong-bondong, ya kita terima," kata Moeldoko.
Moeldoko tidak menyebutkan siapa yang datang ke kediamannya. Namun ditengarai pihak yang sempat datang menemuinya merupakan orang-orang yang disebut AHY sebagai pelaku gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Demokrat.
Moeldoko mengaku tidak tahu konteks kedatangan orang-orang ke kediamannya. Namun seperti pertemuan dengan pihak lain, Moeldoko mengaku selalu membuka obrolan dengan masalah pertanian.
"Dari obrolan, saya biasa mengawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Kemudian, mereka 'curhat' situasi yang dihadapi, ya gua dengerin aja. Berikutnya ya udah dengerin aja. Saya sebenarnya prihatin gitu ya dengan situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ujarnya.
Kemudian, kata Moeldoko, muncul isu pengambilalihan kepemimpinan Demokrat.
"Kemudian muncul isu itu. Mungkin dasarnya foto-foto ya. Orang ada dari Indonesia timur dari mana-mana datang ke sini kan kepingin foto sama gua. Sama saya. Ya saya terima aja apa susahnya. Itu lah menunjukkan seorang jenderal tidak punya batas dengan siapa pun. Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya tidak keberatan," tutur-nya menjelaskan.
Berikutnya Moeldoko memberikan sebuah saran. Dia mengatakan sebagai seorang pemimpin seseorang harus kuat dan tidak mudah terombang-ambing.
"Berikutnya saran saya. Menjadi seorang pemimpin harus kuat, jangan mudah 'baperan', mudah terombang-ambing dan seterusnya. Kalau anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali ya. Begitu. Selanjutnya kalau ada istilah kudeta, kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko.