Infografis
Suara.com - Partai Nasdem ikut angkat bicara terkait pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoal gerakan ambil alih Partai Demokrat. Menurut dia klaim AHY tersebut hanya sebuah halusinasi.
Apalagi, dalam pernyataannya AHY turut menyeret sejumlah pejabat dan menteri yang disebut merestui adanya gerakan take over Partai Demokrat tersebut.
"Itu halusinasi, tuduhan enggak mendasar. Apa sih kepentingan Pak Jokowi untuk ambil alih Demokrat, sedangkan hari ini partai koalisi pak Jokowi sudah 80 persen," kata Waketum Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Menurut Ali tidak ada kepentingan apapun dari Jokowi mengambil alih Partai Demokrat. Bahkan kata dia tudingan tersebut tidak masuk akal.
Baca Juga: Ferdinand: Jika Tak Terbukti, Sama Saja Demokrat Menabuh Genderang Perang
"Iya seakan-akan play victim dizalimi untuk menarik simpati ke yang lain. Sudah lah berhenti lah untuk berbuat hal-hal seperti itu, kita berharap Demokrat semakin solid ke depan untuk membantu Demokrasi. Konsolidasi lah demokrat," kata dia.
Ali sekaligus mengkritisi langkah AHY yang mengambil langkah untuk berkirim surat meminta klarifikasi Jokowi.
"Apa urusannya Pak Jokowi jelasin itu, enggak ada gerakan-gerakan itu, bilang aja kalau masuk koalisi, enggak usah ada framing-framing begitu," kata Ali.
AHY sebelumnya mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Dia berujar gerakan terdebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Di mana berdasarkan informasi yang diperoleh, kata AHY gerakan take over Partai Demokrat juga melibatkan lingkaran sekitar Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Juga: AHY Sebut Orang Dekat Jokowi Kudeta PD, Ferdinand: Tuduhan yang Berani
"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tutur AHY dalan keterangannya usai rapat pimpinan, Senin (1/2/2021).
Namun untuk mengkonfirmasi informasi tersebut, AHY mengaku telah mengirimkan surat secara resmi kepada Jokowi. Surat yang dikirimkan tersebut bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Jokowi terkait kebenaran informasi keterlibatan gerakan di lingkaran kekuasaan.
Sementara itu berdasarkan informasi laij yang diterima AHY sekitar 10 hari lalu dari internal Partai Demokrat, diketahui ternyata gerakan dan manuver politik merebut partai tersebut juga melibatkan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat.
Internal kader dan mantan kader itu kemjdian juga melibatkan pihak luar atau eksternal partai. AHY mengatakan gerakan take over dilakukan secara sistematis.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," kata AHY.
