Infografis
Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali akan dibuat dengan skala lebih mikro. Hal itu menyusul ketidakpuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap PPKM tidak efektif.
Budi berujar pemberlakuan PPKM akan dibuat lebih detail dan lebih rinci. Di mana nantinya PPKM diterapkan lebih mikro di zonasi atau wilayah di mana terdapat klaster penyebaran Covid-19.
"Misalnya satu provinsi atau satu kota, nanti itukan ada beberapa daerah yang bukan klaster atau hotspot, terpaksa kita kunci juga. Karena mungkin penyebabnya di dua atau tiga klaster. Itu sebenarnya yang beliau invent juga," kata Budi di Kompleks Parlemen DPR, Senin (1/2/2021).
Untuk memaksimalkan rencana tersebut Kementerian Kesehatan bakal mengusulkan tambahan anggaran untuk keperluan tracing.
Baca Juga: Laporan Komnas HAM Soal Tewasnya Laskar FPI Sudah Diserahkan ke Polisi
"Karena untuk bisa melakukan yang diarahkan bapak presiden, kita membutuhkan testing yang lebih rapet dan tracing yang lebih teliti dan lebih cepat," kata Budi.
Sebelumnya Presiden Jokowi menganggap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif. Bahkan, ia menyebut penerapannya juga tak konsisten.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021) lalu.
Rapat itu dihadiri sejumlah menteri di kabinetnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," ujar Jokowi dalam rapat yang dipublikasikan melalui akun YouTube sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Baca Juga: Jokowi Evaluasi PPKM, Epidemiolog Sebut Sejak Awal Tidak Efektif
Menurut Jokowi, sejak PPKM diterapkan tingkat aktivitas masyarakat masih saja tinggi. Padahal, aturan ini dibuat agar kegiatan masyarakat dibatasi.
"Sebetulnya esensi-esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ya, tapi yang saya lihat diimplementasinya ini kita tidak tegas dan konsisten," jelas Jokowi.
Karena itu, ia meminta agar jajarannya membuat kebijakan yang lebih praktis ke depannya.
Jajarannya pun harus turun ke lapangan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan, tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana apa sih yang namanya 3M," pungkasnya.
