Infografis
Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali akan dibuat dengan skala lebih mikro. Hal itu menyusul ketidakpuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap PPKM tidak efektif.
Budi berujar pemberlakuan PPKM akan dibuat lebih detail dan lebih rinci. Di mana nantinya PPKM diterapkan lebih mikro di zonasi atau wilayah di mana terdapat klaster penyebaran Covid-19.
"Misalnya satu provinsi atau satu kota, nanti itukan ada beberapa daerah yang bukan klaster atau hotspot, terpaksa kita kunci juga. Karena mungkin penyebabnya di dua atau tiga klaster. Itu sebenarnya yang beliau invent juga," kata Budi di Kompleks Parlemen DPR, Senin (1/2/2021).
Untuk memaksimalkan rencana tersebut Kementerian Kesehatan bakal mengusulkan tambahan anggaran untuk keperluan tracing.
"Karena untuk bisa melakukan yang diarahkan bapak presiden, kita membutuhkan testing yang lebih rapet dan tracing yang lebih teliti dan lebih cepat," kata Budi.
Sebelumnya Presiden Jokowi menganggap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif. Bahkan, ia menyebut penerapannya juga tak konsisten.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021) lalu.
Rapat itu dihadiri sejumlah menteri di kabinetnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," ujar Jokowi dalam rapat yang dipublikasikan melalui akun YouTube sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Baca Juga: Laporan Komnas HAM Soal Tewasnya Laskar FPI Sudah Diserahkan ke Polisi
Menurut Jokowi, sejak PPKM diterapkan tingkat aktivitas masyarakat masih saja tinggi. Padahal, aturan ini dibuat agar kegiatan masyarakat dibatasi.
