Infografis
Suara.com - Barisan Ansor Serbaguna berharap kasus hukum yang menjerat Permadi Arya atau Abu Janda cepat selesai dan menghasilkan keputusan seadil-adilnya. Banser menghormati proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik bernuansa SARA yang dituduhkan kepada Abu Janda.
Wakil Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser Hasan Basri Sagala melalui NU Online mengatakan semua pihak harus menghormati aparat kepolisian yang kini tengah bekerja menyelesaikan kasus ini.
Banser menilai laporan Haris Pertama yang mengatasnamakan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (28/1/2021) adalah bagian hak warga negara yang dilindungi undang-undang.
"Untuk itu, Satkornas Banser menghormati langkah tersebut sebagai bagian upaya penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh warga negara Indonesia," ujar Hasan di Jakarta.
Hasan mengungkapkan Permadi Arya pernah tercatat mengikuti pendidikan dan pelatihan Banser sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan organisasi.
Namun menjadi kader atau anggota Banser, menurut dia, bukan sebatas dimaknai bangga mengenakan seragam saja, tapi juga harus memegang teguh tiga karakter, yaitu amaliah (ritual ibadah), fikrah (cara berpikir), dan harakah (cara bertindak).
Selain itu, anggota Banser juga harus berpedoman pada empat prinsip dasar yakni tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), i'tidal (adil), dan tasamuh (toleran).
Hal yang paling utama adalah akhlaqul karimah, patuh dan taat komando kepada pemimpin tertinggi Banser.
"Jadi apabila ada orang mengaku Banser tapi sikapnya tidak sesuai prinsip tersebut maka tidak layak menyebut dirinya sebagai anggota Banser," kata Hasan.
Baca Juga: Gus Sahal: Bodoh Sekali Bela Abu Janda dengan Serang Alissa Wahid
Hasan mengatakan Permadi sudah lama aktif di media sosial Twitter dengan akun @permadiaktivis1. Pernyataan Permadi Arya yang diduga bernuansa SARA terhadap Natalius Pigai (Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017) pada 2 Januari 2021 juga jelas murni atas inisiatif pribadi dan bersifat personal.
