Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menilai penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif dalam menurunkan penularan Covid-19.
Terkait itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, menganggap sebaiknya pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai regulasi.
Dicky menilai kalau PPKM Jawa-Bali yang diterapkan pemerintah tidak sebanding dengan besarnya masalah yang tengah terjadi. Oleh karena itu, menurutnya yang paling tepat ialah dengan menerapkan PSBB sesuai dengan regulasi.
"PSBB sesuai regulasi UU Karantina Kesehatan itu lah yang dimaksud lockdown versi Indonesia," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Senin (1/2/2021).
Baca Juga: Ahli Feng Shui: Tahun Ini, Pak Jokowi Hokinya Bagus
Mengutip Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Di samping pelaksanaan PSBB tersebut, pemerintah harus langsung memperkuat tracing, testing dan treatment (3T) sebagai indikator utama untuk menekan laju penularan virus. Di sisi lain, pemerintah juga tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakatnya agar kehidupan tetap berjalan.
"Kebijakan yang tidak berbasis data yang valid dan juga sains semakin menjauhkan efektifitas startegi yang dipilih."
Sebelumnya Jokowi mengevaluasi soal penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu.
Dia menyebut belum ada perbaikan dari segi penularan Covid-19 serta ekonomi di Indonesia.
Baca Juga: Soal Ramalan Rezim Jokowi Berakhir, Amien Rais Bilang Begini
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021) lalu.
Rapat tersebut dihadiri Menko Maritim dan Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Seskab Pramono Anung.
Menurut Jokowi, tidak masalah jika perekonomian melorot karena PPKM, asalkan penularan Covid-19 ikut berkurang. Namun, yang terjadi sekarang malah sebaliknya.
"Ada PPKM ekonomi turun, sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya juga turun, tapi ini tidak," ujar Jokowi dalam rapat yang dipublikasikan melalui akun YouTube sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Karena itu, ia berpesan kepada jajarannya yang hadir untuk bisa membuat kebijakan dan penerapan yang terbaik bagi perekonomian dan usaha pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia.
Cara ini, kata Jokowi, harus dipikirkan dengan matang.
"Tolong ini benar-benar dikalkulasi, betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula, ya memang formula standar itu gak ada, negara lain gak ada," jelasnya.
Beriringan dengan kebijakan yang sesuai, Jokowi minta mulai bulan Februari kegiatan vaksinasi digencarkan.
Dengan demikian, Indonesia akan bisa mengendalikan pandemi dengan baik ke depannya.
