Infografis
PBB dan beberapa kedutaan besar Barat di Myanmar pada hari Jumat menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan intervensi militer dan mendesak negara itu untuk "mematuhi norma-norma demokrasi.
Richard Horsey, seorang analis yang berbasis di Myanmar mengatakan tampaknya kudeta tidak mungkin akan terjadi saat ini.
"Tampaknya militer Myanmar telah mundur dari ancaman kudeta," katanya di Twitter. "Bagaimana menafsirkannya, dan apa artinya bagi stabilitas ke depan, bergantung pada detail di balik layar yang belum jelas."
Myanmar diperintah oleh militer selama hampir lima dekade setelah kudeta tahun 1962. Sekarang diatur di bawah perjanjian pembagian kekuasaan antara pemerintahan sipil Suu Kyi dan jenderal negara.
Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC), pada hari Kamis membantah tuduhan adanya penyimpangan dalam pemilihan seperti yang dituduhkan oleh militer.
UEC menambahkan, tidak ada kesalahan yang cukup besar yang mampu memengaruhi kredibilitas pemungutan suara.
