Infografis
Suara.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengatakan kalau hutan dan lingkungan hidup itu malah rusak kalau diurus oleh negara. Oleh sebabnya, rezim harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
"Kami melihat bahwa selama ini hutan dan lingkungan justru rusak ketika diurus oleh negara dan semua rezim harus bertanggung jawab," kata Merah dalam sebuah diskusi daring, Jumat (29/1/2021).
Hal tersebut disampaikan Merah melihat sikap pemerintah saat bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Menurutnya ada upaya saling lempar kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah.
Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) menyebut kalau penertiban izin pinjam pakai kawasan hutan itu paling banyak dikeluarkan pada resmi periode 2004-2014. Padahal yang menerbitkan izinnya tersebut KemenLHK sendiri.
Baca Juga: Konflik Tambang Menewaskan 168 Orang Selama 6 Tahun Jokowi Berkuasa
"Ini yang menunjukkan bahwa memang negara kita ini krisis gagasan atau wawasan kebangsaan, saling menyalahkan, buang badan dan tidak mau bertanggung jawab," ujarnya.
Merah juga menyinggung kalau KemenLHK dipenuhi oleh elit-elit pucuk partai yang memiliki relasi partai politik. Sehingga menurutnya, parpol-parpol pun harus bertanggung jawab.
"Sehingga partai politik juga bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan berkonstribusi terhadap bencana yang terjadi saat ini."
