"Pembalikan Larangan Militer Transgender oleh Presiden Biden adalah langkah besar menuju kesetaraan penuh bagi komunitas LGBTQ dan berfungsi untuk membuat kita lebih kuat sebagai sebuah bangsa," kata Erin Uritus, CEO Out & Equal Workplace Advocates, sebuah organisasi advokasi kesetaraan tempat kerja LGBTQ. .
Donald Trump pada Juli 2017 mengumumkantransgender dilarang bertugas di militer "dalam kapasitas apa pun," membalikkan keputusan kebijakan yang diumumkan oleh pemerintahan Obama pada Juni 2016.
Ribuan transgender sudah bertugas di militer AS. Survei Departemen Pertahanan 2016 memperkirakan bahwa 1 persen, atau 8.980, pasukan tugas aktif adalah transgender.
Menggunakan data yang sama, Palm Center, yang mempelajari orang-orang LGBTQ di militer, memperkirakan tambahan 5.727 orang transgender berada di Cadangan Terpilih, sehingga perkiraan jumlah total pasukan transgender yang bertugas pada tahun 2016 menjadi 14.707.