Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengatakan komponen cadangan pertahanan negara memang perlu dibentuk. Mengingat keterbatasan komponen utama yang dimiliki TNI.
Hal itu dikatakan Christina menanggapi pembentukan komponen cadangan oleh Kementerian Pertahanan usai Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).
"Kami memahami keterbatasan yang dimiliki Komponen Utama (TNI) utamanya dari jumlah personel, sehingga Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung memang perlu dibentuk guna memastikan kesiapan Negara dalam menghadapi ancaman situasi keamanan (darurat militer atau keadaan perang) di masa mendatang," kata Christina dalam keterangannya, Kamis (28/1/2021).
Christina meminta proses rekrutmen komponen cadangan dan komponen pendukung dari unsur warga negara harus dilakukan secara transparan serta inklusif.
Selain itu, rekrutmen diminta dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap anak bangsa yang memenuhi persyaratan.
"Kami memberi penegasan transparansi harus dijalankan dimulai dari sosialisasi proses pendaftaran untuk memastikan peluang ini terbuka bagi segenap anak bangsa," ujar Christina.
DPR melalui Komisi I, dikatakan Christina, akan memantau dan mengawasi guna memastikan apa yang diatur dalam PP PSDN berjalan sesuai tujuan peruntukannya untuk mendukung sistem pertahanan nasional, bukan kepentingan yang lain.
"Sebagaimana didefinisikan dalam PP, komponen cadangan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama (TNI). Mobilisasi sendiri hanya dapat dilakukan presiden, dengan keharusan mendapat persetujuan sebelumnya dari DPR-RI," kata Christina.
"Pasal 87 PP PSDN memuat keadaan di mana mobilisasi dapat dilakukan, yaitu dalam hal sebagian atau seluruh wilayah NKRI mengalami keadaan darurat militer atau keadaan perang. Rambu-rambu ini sudah digariskan secara tegas dan detail dalam PP PSDN," sambungnya.
Baca Juga: Kemenhan Targetkan 25 Ribu Orang Daftar Komcad, Eks Teroris Boleh Daftar
Kementerian Pertahanan (Kemhan) bakal segera memulai proses perekrutan dan pelatihan Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Terkait hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil memandang bahwa pembentukannya tersebut dilakukan tergesa-gesa dan tindak mungkin malah akan menimbulkan masalah baru.
