Infografis
Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono melakukan kunjungan perumahan Grand Kota Bintang Bekasi. Kedatangan kedua menteri itu terkait pelanggaran pemanfaatan ruang.
Pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan perumahan Grand Kota Bintang Bekasi berupa, perubahan alur sungai dan tidak memiliki izin (dari Kementerian PUPR) terkait perubahan alur sungai tersebut demi pemanfaatan ruang untuk komersil dan penambahan unit perumahan, perlu dikenakan sanksi administrasi bidang penataan ruang, yaitu pengembalian fungsi lingkungan dengan pembongkaran dan pelebaran alur Sungai Cakung yang semula 6 m menjadi kembali 12 m beserta sempadan sungai selebar 5 m yang diperuntukan sebagai RTH.
"Terjadi penyempitan sungai karena developer yakni Grand Kota Bintang Bekasi yang sudah membangun tidak sesuai dengan standar. Karena badan sungai tak boleh berkurang sama sekali. Kemudian ada pengalihan sungai," ujar Sofyan Djalil di Grand Kota Bintang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/1/2020).
Melihat kondisi tesebut, Sofyan pun mengatakan pihaknya akan mengenakan restoratif justice kepada Grand Kota Bintang Bekasi . “Jadi begini, ini keterlanjuran, banyak keterlanjuran di republik ini. Oleh sebab itu ada mekanisme hukum yang disebut restoratif justice. Restoratif justice artinya mengembalikan kondisi yang keliru itu ke fungsi sebelumnya,” tegasnya.
Baca Juga: Tommy Soeharto Gugat Menkeu, ATR Hingga PUPR ke PN Jaksel
Grand Kota Bintang, Kota Bekasi yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur. Sanksi pemulihan ruang merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar, Pengenaan sanksi pemulihan ruang dilakukan karena sempadan sungai dalam Perda RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031 merupakan Kawasan Perlindungan Setempat dan Zona Perlindungan Setempat dalam Perda RDTR Kota Bekasi Tahun 2015-2035.
Saat ini kondisi sungai sudah tertutup menjadi lahan parkir dan sebagian kecil Ruko, dalam RDTR diperbolehkan peruntukan lahan parkir, namun dengan beberapa syarat Sekurang-kurangnya berorientasi pada fungsi jalan lokal primer, Berupa ruangan terbuka, dan Pengerasan Lahan diperbolehkan dengan syarat menggunakan materiall grassblock.
Pembongkaran dan pelebaran alur sungai serta penyediaan sempadan Sungai Cakung dilakukan secara mandiri oleh pengembang kawasan dengan berdasarkan atas Kajian Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang terhadap Perubahan Alur Sungai Cakung di Perumahan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi yang dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Bekasi, dan didukung pula Polres Metro Kota Bekasi.
Pengembang telah diberikan tenggat waktu selama 3 bulan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Diharapkan dengan adanya Penertiban berupa Pembongkaran dan pelebaran Sungai Cakung ini merupakan contoh tindakan bahwa pelanggaran penataan ruang tidak dapat di tolelir dan pengenaan sanksi bidang penataan ruang dapat dikenakan kepada seluruh pelanggar penataan ruang, baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang melakukan pelanggaran penataan ruang.
Pengenaan sanksi diharapkan dapat meminimalisasi tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang dan menimbulkan efek jera (detterent effect) bagi pelanggar rencana tata ruang serta dapat mengurangi risiko bencana banjir yang terjadi di Kawasan Grand Kota Bintang di Kota Bekasi.
Baca Juga: Berperan Aktif Selesaikan Masalah Tanah, ATR/BPN Apresiasi Sumatera Utara
