Infografis
Suara.com - LaporCovid-19, YLBHI, dan CISDI meminta pemerintah untuk memastikan perlindungan, keselamatan, dan keamanan bagi warga negara untuk melaporkan masalah penanganan pandemi Covid-19 yang dialaminya langsung.
Permintaan ini disampaikan menyusul munculnya tanggapan dan berita dari Satgas Covid-19 Kota Depok yang menyudutkan upaya masyarakat sipil saat menyampaikan laporan warga terkait sulitnya mendapatkan layanan karena penuhnya fasilitas kesehatan.
"Dinkes dan Satgas Depok tidak perlu memojokkan serta menuduh LaporCovid-19 dan CISDI tidak kooperatif dengan memberikan pernyataan agar lebih transparan melalui pernyataan di sejumlah media," kata Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana dalam jumpa pers virtual, Senin (25/1/2021).
Irma mengungkapkan bahwa Satgas Covid-19 Depok juga meminta data orang yang melaporkan korban meninggal di perjalanan, sementara LaporCovid-19 dan pelapor sendiri sudah berkomitmen tidak membuka data untuk menghindari stigma dan teror, sehingga permintaan itu tidak bisa dipenuhi.
Baca Juga: Awal Pandemi Hingga Januari 2021, Kaltim Catatkan 939 Kematian Akibat Covid
"Pemerintah harus memahami bahwa yang sedang kita hadapi ini rumah sakit yang sudah kolaps sehingga kita perlu fokus membenahi ini, bukan fokus mencari siapa orang itu," tegasnya.
Jika Satgas Covid-19 Depok beralasan data untuk kepentingan tracing sebenarnya pihak keluarga juga sudah melaporkan ke otoritas pemerintah yakni puskesmas setempat.
"Artinya ketika puskesmas sudah mengetahui asumsinya mereka sudah melakukan kontak tracing juga, mudah-mudahan ini sudah tercatat," ucap Irma.
Irma menegaskan Dinkes dan Satgas Depok adalah segera melakukan pembenahan agar kejadian serupa tidak terulang, bukan menyalahkan LaporCovid-19 yang tidak mau membuka data pelapor.
"LaporCovid-19 justru melihat yang Dinkes dan Satgas Depok lakukan adalah upaya menutupi kegagalannya selama ini yang tidak mampu mengendalikan pandemi," tutup Irma.
Baca Juga: Melestarikan Seni Budaya Betawi saat Pandemi
