Infografis
Suara.com - Pengamat Teroris Ridwan Habib mengatakan, penggunaan istilah Pam Swakarsa yang ingin dihidupkan kembali oleh Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menimbulkan trauma di kalangan masyarakat. Sebab istilah tersebut mengingatkan masyarakat pada era masa lalu.
Di mana, Pam Swakarsa saat itu praktiknya memang difungsikan untuk menggebuk masyarakat.
"Cuma kemudian bahasanya saja yang saya kira menimbulkan traumatik gitu ya, menimbulkan traumatik di era dulu tahun 99. Karena kalau dulu Pam Swakarsa kan kita teringat ada orang kumpul-kumpul bawa pentungan, terus mukulin demonstran gitu kan, itu dulu itu dulu tahun 1999 lah waktu sidang istimewa itu," kata Ridwan dalam diskusi daring, Minggu (24/1/2021).
Padahal menurut Ridwan, apa yang diinginkan Listyo untuk menghidupkan kembali Pam Swakarsa tidak seperti zaman dulu. Ridwan menjelaskan Pam Swakarsa yang dikehendaki Polri di era kepemimpinan Listyo ialah memaksimalkan potensi pengamanan yang sudah ada, semisal satuan pengamanan atau satpam, siskamling di tengah masyarakat hingga forum komunikasi masyarakat polisi (FKPM)
Baca Juga: 10 Rencana Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri
"Tetapi yang dimaksud dalam peraturan itu bukan seperti itu. Itu adalah pemberdayaan dari satuan pengamanan teman-teman satpam. Ada namanya forum komunikasi polisi masyarakat, FKPM itu. Jadi semacam kemitraan lah forum kemitraan masyarakat dengan polisi," katanya.
Bentuk kemitraan itu nantinya digalang oleh kepolisian setempat. Sehingga, nantinya masyarakat dapat memberikan informasi kepada polisi tentang situasi keamanan di wilayahnya.
"Jadi misalnya apakah ada kerumunan, apakah ada tawuran, apakah ada kejahatan itu nanti teman-teman di FKPM, teman-teman di forum kemitraan itu nani bisa lapor lewat HT. Biasanya teman-teman pakai HT dan ini menurut saya bagus ya bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan," kata Ridwan.
Diketahui, wacana calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk menghidupkan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) kembali mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak.
Terkait hal itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai dari penyebutan nama Pam Swakarsa saja sudah membuat masyarakat trauma akan masa lampau.
Baca Juga: Wajibkan Polisi Belajar Kitab Kuning, MUI: Polisi Jangan Sampai Jadi Santri
Pam Swakarsa merupakan kelompok masyarakat bersenjata tajam buatan TNI. Mereka menjadi pasukan yang membantu TNI untuk menekan mahasiswa yang berunjuk rasa pada Sidang Istimewa MPR Tahun 1998.
Menurut Ujang, sebaiknya Listyo tidak perlu menggunakan nama Pam Swakarsa lagi pada masa kini.
"Mungkin bagusnya bukan Pam Swakarsa. Tapi masyarakat dilibatkan untuk membantu pihak kepolisian. Kalau Pam Swakarsa publik akan trauma," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (22/1/2021).
Ujang juga menuturkan kalau Pam Swakarsa itu sudah berkonotasi negatif sejak masyarakat melihat tugasnya pada 1998 silam. Dengan demikian menurutnya, Listyo harus mencari konsep dan nama baru apabila memang hendak menggandeng masyarakat dalam membantu pihak kepolisian.
"Namun mesti cari istilah baru dan konsepnya harus beda dengan Pam Swakarsa."
Listyo Sigit Prabowo berencana menghidupkan Pam Swakarsa setelah menjadi kapolri. Dalih Listyo membentuk lagi Pam Swakarsa bertujuan untuk membantu menciptakan keamanan negara.
"Ke depan, tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas, jadi kita hidupkan kembali," kata Listyo dalam fit and proper test calon kapolri di DPR, Rabu (20/1/2021).
Pam Swakarsa nanti akan diintegerasikan dengan teknologi dan informasi milik Polri sehingga mereka terintegrasi dengan petugas kepolisian.
Wacana mengaktifkan lagi Pam Swakarsa sebenarnya sudah lama digulirkan Kapolri Jenderal Idham Azis, tetapi diprotes.
Anggota Komisi III Arteria Dahlan salah satu yang memprotes, dia mengatakan, "Diksi Pam Swakarsa ini bagi kita-kita pak mengikuti dan mengalami peristiwa 98 pak, ini memang agak sensitif pak. Karena Pam Swakarsa zaman dahulu dipakai untuk menggebuk pak, aksi-aksi dan kegiatan demokrasi. Kalau dihadirkan kembali mungkin juga harus dilakukan sosialisasi yang lebih baik lagi."
Dalam rapat dengan kapolri, Rabu (30/9/2020), anggota Komisi III Habiburokhman mengingatkan agar jangan sampai peraturan kapolri terkait Pam Swakarsa malah mengulang peristiwa 1998.
"Soal konsep tentu kita menentang kalau Pam Swakarsa ini seperti '98 itu untuk melawan kelompok reformasi, sebagian bersenjata jelas ya. Kami juga waktu itu ada di lapangan, diblok Pamswakarsa terjadi bentrokan dan lain-lain sebagainya, itu konsep," kata dia.
"Soal nama saya pikir alangkah banyak nama lain, kenapa harus pakai Pam Swakarsa? Bisa pakai nama lain yang tidak menimbulkan trauma bagi kita."
