Infografis
Suara.com - Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto mengungkap penyidiknya jarang memeriksa eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka korupsi penyalur bantuan sosial covid-19 se-Jabodetabek.
Alasan Karyoto, bahwa Juliari dianggap kurang koperatif kepada penyidik antirasuah ketika dilakukan pemeriksaan mengenai kasus menjeratnya itu.
Karyoto pun mengaku tak ambil pusing sikap bungkam yang ditunjukan Juliari. Ia, pun masih memiliki cara untuk terus memperkuat bukti-bukti dengan memanggil sejumlah saksi.
"Sekarang, kalau ada seorang yang mempunyai informasi dia tidak mampu membuka sama sekali kan kita cari. Biarin saja mereka nggak mau ngaku, tapi kita cari pendukung yang ke arah sana, gitu loh," ungkap Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/1/2021).
Baca Juga: Korupsi Proyek Citra Satelit, Eks Kepala BIG dan Pejabat LAPAN Ditahan KPK
Karyoto menyebut hanya membuang waktu bila terus hanya memeriksa Juliari maupun tersangka lainnya. Lantaran, penahanan terhadap para tersangka memiliki batasan waktu. Untuk nantinya diproses ke persidangan.
"Sehingga kesannya kalau berita acara ditutup tanpa hasil ya percuma juga. Kalau seminggu sekali bulak balik, kalau hasilnya begitu saja," ucap Karyoto
Maka itu, kata Karyoto, saksi-saksi sangat membantu penyidik untuk mengungkap apa saja peran Juliari dalam kasus bansos korona ini.
"Seperti dengan adanya barang-barang bukti atau petunjuk-petunjuk yang bisa membuka pintu tentunya akan ditanyakan kalau itu perannya sesuai," tutup Karyoto
Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos.
Baca Juga: Gus Umar ke Mega: Hati Rakyat Sakit Lihat Kader PDIP Korupsi Dana Bansos
Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.
Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu.
Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.
Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.
Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing.
Masing-masing sejumlah ekitar Rp11, 9 miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp 243 juta).
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Juliari langsung mendatangi kantor KPK menyerahkan diri pada Minggu (6/12/2020) dini hari sekitar pukul 02.55 WIB.
Politikus PDI Perjuangan itu menggunakan jaket hitam serta topi hitam lengkap dengan masker.
Ketika ditanya awak media di depan lobi gedung, Juliari hanya diam dan buru-buru masuk ke dalam gedung KPK.
Tim satgas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah membentuk tim satuan tugas khusus dalam mengejar buronan eks Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Harun diketahui sudah buron sejak Januari 2020 atau sudah satu tahun yang lalu.
"Untuk efektivitas waktu dan pencarian, KPK akan membentuk satgas khusus," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurut Karyoto, Satgas Khusus ini bukan hanya untuk mengejar Harun. Namun, untuk enam buronan antirasuah lainnya yang juga masuk Daftar Pencarian Orang atau DPO.
Tugas mereka, kata Karyoto, nantinya memang khusus untuk mengejar para buronan ini. Meski begitu, Karyoto, bersama lima pimpinan KPK masih mencari siapa-siapa dari sejumlah kedeputian yanga akan ditunjuk dalam tugas khusus itu.
"Sedang dirancang orang-orangnya siapa. Tapi, kembali bahwa kalau satgas ini bisa gabung dari beberapa kedeputian, dari monitoring, dari tim surveillance, dan it, ini harus gabung menjadi satu," ucap Karyoto
"Tidak bisa hanya penyidiknya sendiri atau penyelidiknya sendiri, tentu harus terintegrasi antara tim supporting, pencari dan pengolah data," imbuhnya
Untuk diketahui, Harun merupakan tersangka pemberi suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu pun kini sudah menjalani vonis persidangan.
Wahyu menerima suap melalui dua perantara yakni Saeful Bahri dan Agustiani. Kedua perantara suap itu pun kini sudah divonis pengadilan.
Sementara, Harun Masiku hingga kini masih juga belum tertangkap. Harun namanya sudah masuk dalam buronan KPK sejak bulan Januari 2020.
Wahyu Setiawan divonis enam tahun penjara dengan denda Rp 150 juta serta subsider empat bulan kurungan. Kemudian, Agustiani Tio Fridelina divonis empat tahun penjara denda Rp 150 juta serta subsider empat bulan kurungan.
Terakhir, Saeful Bahri divonis satu tahun delapan bulan penjara denda Rp 150 juta serta subsider empat bulan kurungan.
