Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan disebabkan oleh lantaran curah hujan yang tinggi. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), MR Karliansyah menegaskan, banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan disebabkan oleh anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di DAS Barito wilayah Kalsel.
Karliansyah mencatat, berdasarkan data BMKG tanggal 9 sampai 13 Januari 2021 itu 461 mm selama lima hari. “Artinya, delapan hingga sembilan kali dari curah hujan yang normal,” ujar Karliansyah dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (19/1/2021).
DAS Barito Kalsel seluas 1,8 juta hektar hanya merupakan sebagian dari DAS Barito Kalimantan seluas 6,2 juta hektar. DAS Barito Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 39,3 persen kawasan hutan dan 60,7persen Areal Penggunaan Lain (APL) bukan hutan.
Kondisi wilayah DAS Barito Kalsel tidak sama dengan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan. Sangat jelas bahwa banjir pada DAS Barito Kalsel yaitu pada Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrim, dan sangat mungkin dengan recurrent periode 50 hingga 100 tahun.
Daerah banjir berada pada titik pertemuan 2 anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander serta fisiografi-nya berupa tekuk lereng (break of slope), sehingga terjadi akumulasi air dengan volume yang besar.
“Faktor lainnya yaitu beda tinggi hulu-hilir sangat besar, sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir,” kata Karliansyah.
Apa yang dikemukakan Karliansyah ini sekaligus meluruskan pemberitaan beberapa media yang keliru menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui ada pengurangan luas hutan di Kalimantan dalam 10 tahun terakhir yang kemudian menyebar di media sosial. Kekeliruan antara lain karena yang dijelaskan adalah DAS Barito Kalsel, bukan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan.
Dan penjelasan lainnya juga perlu diberikan karena analisis yang dilakukan itu, menggunakan metode analisis kawasan hutan yang tidak sesuai standard dan tidak dengan kalibrasi menurut metode resmi yang dipakai.
“Kami meluruskan soal ini agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah bencana yang dirasakan masyarakat, sekaligus untuk dapat memberi rekomendasi yang tepat bagi para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah daerah dalam mitigasi bencana,” ujar Karliansyah.
Baca Juga: Formapshi Tegaskan Tuntutan Batalkan SK KLHK yang Restui Jalan Tambang
Seperti diketahui, banjir di Kalsel ini berdampak terhadap 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, dengan 3 wilayah diantaranya terdampak cukup besar yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.