Infografis
Suara.com - Tim kuasa hukum salah satu Laskar FPI buka suara soal pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang meminta kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal ditindaklanjuti hingga ke tahap pengadilan.
Menurut mereka, hal tersebut menjadi ranah Komnas HAM selaku lembaga yang melakukan investigasi.
"Perkara perlu adakah pembuktian (soal kepemilikan senjata api ilegal) sebenarnya domain Komnas HAM untuk menindaklanjuti hasil investigasi," ungkap kuasa hukum keluarga M. Suci Khadavi, Rudy Marjono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/1/2021).
Rudy menyatakan, pihaknya saat ini tengah fokus pada dua gugatan praperadilan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama, soal penyitaan barang pribadi secara tidak sah dan kedua soal penangkapan secara tidak sah oleh kepolisian.
"Kalau kami fokus pada masalah penangkapan tidak sah ya. Kedua, kemarin masalah sita barang pribadi milik almarhum Khadavi yang tidak sah," sambungnya.
Lebih lanjut, Rudy turut mengungkapkan kekecewaan terhadap Komnas HAM terkait hasil investigasi penembakan enam Laskar FPI. Menurut dia, lembaga tersebut kurang menunjukkan sikap terkait masalah ini.
Hal itu pula yang menjadi alasan dari keluarga Khadavi yang turut menggugat Komnas HAM terkait penangkapan secara tidak sah. Selain itu ada dua pihak yang turut digugat, yakni Kapolda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.
"Karena saya melihat komnas kurang greget setelah hasil investigasi. Bagaimana langkah selanjutnya, kami dari pihak korban juga melakukan upaya hukum melalui gugatan praperadilan ini,"' tandas dia.
Gugatan praperadilan terkait penyitaan barang pribadi milik Khadavi teregister dalam nomor nomor 154/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL pada 28 Desember 2020. Sementara, gugatan mengenai penangkapam secara tidak sah teregister dalam nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL tertanggal 30 Desember 2020.
Baca Juga: Laskar FPI Gugat Komnas HAM Gegara Tak Ada Kelanjutan Usai Investigasi
Sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik meminta semua pihak tak memperdebatkan masalah kepemilikan senjata api ilegal di media sosial.
