Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi dana pengadaan vaksin COVID-19 yang diajukan Kementerian Kesehatan.
"Seperti kita tahu, anggaran untuk menanggulangi COVID-19 ini besar sekali, karena itu KPK harus benar-benar mengawasi, jangan sampai nanti jadi masalah di kemudian hari," kata Sahroni dalam keterangan pers, Jumat (15/1/2021).
Hal itu dikatakannya terkait Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajukan anggaran pengadaan impor vaksin Sinovac sebesar Rp20,9 triliun. Pengajuan anggaran tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).
Sahroni menilai anggaran yang besar tentu menjadi sasaran "empuk" bagi koruptor sehingga tidak saja harus diawasi, namun KPK juga harus meningkatkan pengawasannya.
Baca Juga: Usai Divaksin Sinovac, dr Tirta dan Menkes Budi Rasakan 2 Efek Samping Ini
"Ikuti terus seluruh prosesnya, dipastikan semuanya clear dan wajar, serta yang pasti, pengawasan yang tidak boleh main-main karena ini soal hidup mati rakyat," ujarnya..
Politisi Partai Nasional Demokrat juga meminta KPK untuk bersinergi dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam melakukan pengawasan hingga hasilnya bisa maksimal. Langkah itu menurut dia agar proses pengadaan vaksin COVID-19 dari awal hingga akhir berjalan aman dan bersih.
