Infografis
Suara.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai pernyataan anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin Covid-19 mewakili suara kritik masyarakat. Menurutnya, pernyataan lantang Ribka tersebut justru bisa menjadi pelajaran anggota dewan lainnya untuk tidak hanya menjadi 'tukang stempel'.
"Ribka mewakili suara kritik masyarakat yang sekarang ini semakin sepi di tengah upaya penyeragaman yang makin kuat, termasuk penyeragaman opini," kata Jeirry dalam sebuah diskusi daring, Kamis (14/1/2021).
Jeirry menerangkan bahwa tindakan Ribka yang menolak divaksin tersebut bisa menjadi contoh agar anggota dewan bisa fokus pada subtansi dan tidak asal setuju dengan apa yang dikatakan pemerintah.
"Oleh karena itu dalam konteks situasi sekarang, kritik Ribka jadi penting untuk mengajar juga DPR lebih pro terhadap substansi," ujarnya.
Baca Juga: Politisi PDIP Tolak Divaksin Covid 19, Ahli Mikrobiologi: Alasan Masuk Akal
"Jadi Ribka beri nuansa DPR tidak boleh semata tukang stempel yang beri persetujuan tanpa pendalaman terhadap substansi."
Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai kalau pernyataan Ribka yang menolak vaksin Covid-19 justru berbahaya bagi masyarakat. Apa yang dilakukan Ribka justru bakal semakin menguatkan penolakan program vaksinasi Covid-190
"Tidak bijak ketika di rapat terbuka DPR, Ribka memprovokasi masyarakat hingga memperkeruh suasana," tuturnya.
Sebelumnya, Ribka mengungkapkan dirinya menolak untuk divaksin Covid-19 karena produknya yang dianggap belum jelas. Untuk program vaksinasi tahapan pertama, pemerintah memilih menggunakan vaksin Sinovac dari Beijing, China.
"Kenapa saya juga bilang menolak divaksin karena belum jelas," ujarnya.
Baca Juga: Kadernya Ada yang Menolak, PDIP Pastikan Dukung Vaksin Covid-19
Ia lantas bercerita tentang pengalaman buruknya soal vaksin di masa lalu. Ketika menjabat sebagai ketua Komisi IX, Ribka sempat mengurusi sejumlah vaksin yang diberikan kepada masyarakat.
Vaksin yang dimaksud ialah vaksin polio dan vaksin kaki gajah. Vaksin yang diberikan kepada masyarakat justru berdampak buruk.
"Lumpuh layu, yang vaksinnya untuk anti lumpuh layu malah lumpuh layu. Kaki gajah, (warga) mati 12 (orang) di Sindanglaya Jawa Barat. Saya tak mau terjadi itu, saya sampai ditegur partai saya enggak tahu siapa yang laporan," tuturnya.
Karena tidak yakin dengan produk vaksin yang digunakan oleh pemerintah tersebut lah membuat Ribka merasa harus jujur sebagai wakil rakyat. Meski demikian, ia berharap kalau program vaksinasi kali ini tidak bermasalah seperti pengalamannya dahulu.
"Buat saya ini keamanan untuk rakyat, saya juga wakil rakyat ketika rakyat memilih saya tidak ragu, saya juga bicara tidak ragu-ragu. Itu kebenaran. Tapi jangan ini juga jadi masalah. Mudah-mudahan tidak jadi masalah."
