KPK Periksa Istri Nurhadi Terkait Kasus Perintangan Penyidikan

Selasa, 12 Januari 2021 | 12:05 WIB
KPK Periksa Istri Nurhadi Terkait Kasus Perintangan Penyidikan
Tin Zuraida, istri Sekretaris MA, Nurhadi, mendatangi gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/6).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Tin Zuraida. Tin merupakan istri dari eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang telah tersandung kasus suap dan gratifikasi.

Tin akan dimintai keterangannya untuk tersangka Ferdy Yuman (FY) yang dijerat lembaga antirasuah sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan Nurhadi ketika masih menjadi buronan.

"Kami periksa Tin Zuraidah dalam kapasitas saksi untuk tersangka FY (Ferdy Yuman)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (12/1/2021).

Selain Tin, penyidik turut memanggil dua karyawan swasta Oktaria Iswara Zen dan Edna Dibayanti. Keduanya juga dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Ferdy.

Sebelumnya, Ferdy ditangkap Tim Satuan Tugas KPK di sebuah hotel di daerah Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (9/1/2021) malam.

Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, kontruksi perkara hingga Ferdy ditetapkan tersangka hingga dilakukan penahanan oleh lembaga antirasuah.

Ferdy merupakan supir menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono sejak 2017 sampai 2019.

Berawal, pada bulan Februari 2020 ketika Ferdy diperintah Rezky untuk dicarikan rumah untuk bersembunyi di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"FY (Ferdy Yuman) atas perintah dari Rezky Herbiyono membuat perjanjian sewa rumah dengan pemilik rumah dan sekaligus menyerahkan uang sewa secara tunai sebesar Rp 490 juta," ucap Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/1/2021).

Baca Juga: Terungkap! Nurhadi Sewa Rumah Rp 490 Juta untuk Bersembunyi dari Buruan KPK

Di mana dalam bulan itu, Nurhadi dan Rezky sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK dalam kasus suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI