Infografis
Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi seluruh proses dari pengadaan hingga penyaluran vaksin covid-19 ke seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi potensi korupsi.
"Meminta bantuan KPK untuk mengawasi, melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dan kalau bisa kita hindari sejak awal," kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).
Kemenkes kata Budi, khawatir pengadan vaksin covid-19 yang dilakukan pemerintah ini bakal menimbulkan potensi korupsi.
"Perusahaannya enggak banyak di dunia. Akibatnya proses pengadaan yang biasa dilakukan akan susah dan negosiasi mengenai harganya juga akan sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia," ungkap Budi.
Budi kemudian mejelaskan dalam pembelian vaksi pemerintah Indonesia menggunakan dua mekanisme. Pertama, membeli langsung ke produsennya. Kemudian yang kedua menggunakan mekanisme multilateral melalui badan internasional.
"Mekanisme bilateral itu berbayar karena kita beli dari mereka. Sedangkan yang multilateral itu gratis karena melalui kerjasama internasional," ucap Budi.
Berdasrkan data yang dimiliki, Indonesia membutuhkan 426 juta dosis untuk 181 juta orang. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan tersebut dilakukan pembelian melalui dua mekanisme.
"Kami infokan dari depan ini ada barang yang sama kami beli dengan mekanisme berbeda. Itu juga kami bicarakan ke KPK prosesnya seperi apa, pengadannya seprti apa," ungkap Budi.
Dalam kesempatan ini, dirinya bersama Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi KPK untuk berdiskusi agar pengadaan vaksin di Indonesia berjalan lancar untuk meminimalisir penyelewengan.
Baca Juga: Kasus Baru Covid-19, Indonesia dan Malaysia Sama-Sama Pecah Rekor
"Kami janji dengan teman-teman dari KPK kita akan secara transparan membukan seluruh prosesnya," kata Budi
